Jadi Cawagub Jabar, Teten Mundur dari TII
PDI Perjuangan secara resmi mengusung Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan secara resmi mengusung Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dengan keputusan tersebut, Teten akhirnya mengundurkan diri dari posisi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII).
"Sosok Teten Masduki dan gerakan anti korupsi di Indonesia sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Teten mendirikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan menjadi kordinator lembaga watch dog ini selama lebih dari setengah dekade," kata Sekretaris Dewan Pengurus Transparency International, Anung Karyadi dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis
(8/11/2012).
Anung mengatakan selama empat tahun terakhir, Teten konsisten dalam gerakan anti korupsi sebagai Sekretaris Jenderal Transparency International-Indonesia.
Selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, kata Anung, Teten telah meninggalkan jejak-jejak dan prestasi yang baik sehingga TI-Indonesia dikenal luas sebagai lembaga advokasi anti korupsi yang kredibel dan profesional.
Namun,beberapa minggu terakhir telah berkembang berita bahwa Teten Masduki akan maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. "Simpang siur berita mengenai benar tidaknya pencalonan Teten Masduki dalam Pilgub, serta partai mana yang mendukungnya. Perkembangan ini direspon secara cepat oleh internal lembaga," katanya.
Mengingat Teten, TI-Indonesia merupakan lembaga independen dan nonpartisan. Anung mengatakan Teten Masduki telah mengundurkan diri sebagai Sebagai Sekretaris Jenderal TI-Indonesia terhitung sejak tanggal 1 November 2012. "Pengunduran dirinya dari jabatan tersebut terkait dengan keikutsertaannya dalam kompetisi politik Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat," tutur Anung.
Ia mengatakan jabatan Sekretaris Jenderal TI-Indonesia untuk sementara akan dipegang oleh Natalia Soebagjo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus TI-Indonesia.
Anung mengatakan TI-Indonesia konsisten pada prinsipnya sebagai adalah lembaga advokasi anti korupsi yang bebas, independen dan non partisan.
"Eksistensi dan kerja-kerja advokasi anti korupsi yang dilakukan TI-Indonesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan partai politik mana pun," tukasnya.
Klik:
