Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat berharap penahanan Irjen Pol Djoko Susilo jangan sampai meningkatkan gesekan yang pernah terjadi antara Polri dan KPK sesudah munculnya kasus simulator SIM ini.

"Kami berharap Polri bisa berjiwa besar melihat kasus ini bukan sebagai gangguan terhadap institusi Polri," ujar Martin, Selasa (4/12(2012).

Namun, kata politisi Gerindra itu, sebagai konsekuensi dari kesediaan Polri untuk menyerahkan kasus simulator SIM ini disidik oleh KPK sesuai dengan pidato pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum lama ini. "Kami harapkan sesudah kasus simulator SIM ini, Polri akan lebih serius untuk melakukan reformasi di internalnya," ujarnya.

Martin mengungkapkan harapan rakyat sangat besar terhadap Polri untuk melaksanakan tugasnya secara professional kedepan dalam rangka pemberantasan korupsi dan melindungi kepentingan masyarakat

Seperti diketahui, penetapan Djoko sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 27 Juli 2012. Lembaga pimpinan Abraham Samad ini, menduga telah terjadi korupsi dalam proyek senilai Rp196,8 miliar. Dalam proyek tersebut, KPK memperkirakan negara dirugikan sekitar Rp100 miliar.

Selain Djoko, KPK telah menetapkan Wakil Kepala Korlantas Brigjen Didik Purnomo serta Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto sebagai tersangka.

Tersangka Djoko diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perwira polisi berpangkat bintang dua itu terancam dipidana dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun.