Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari menilai naiknya trend konflik HAM karena tidak adanya keseriusan Pemerintah RI.

"Konflik berdimensi HAM di daerah berkorelasi dan linier dengan kecenderungan komitmen politik Pemerintah RI yang melemah dalam penegakkan HAM," kata Eva, Selasa (11/12/2012).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah tidak serius menindaklanjuti rekomendasi DPR dan Komnas HAM terhadapat penegakkan HAM. Eva melihat hal itu merupakan indikasi sikap semua pemerintah di ASEAN.

"Masyarakat dunia dan rakyat ASEAN menyesalkan adanya Deklarasi HAM ASEAN yang isinya justru memperlemah dan memundurkan pemenuhan HAM di kawasan ASEAN," katanya.

Eva mengatakan deklarasi HAM ASEAN yang demikian tentu menjd ironi. Pasalnya pelembagaan HAM di Uni Eropa dan organisasi negara Latin Amerika justru menjadi media memajukan HAM rakyat di negara-negara di kawasan tersebut.

"Sikap Pemerintah RI dan ASEAN yang agresif memburu pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan pemenuhan Hak ecosoc rakyat ASEAN patut diwaspadai bersama seluruh rakyat ASEAN," imbuhnya.

Ia mengatakan maraknya protes atas pembatasan akses dan kontrol rakyat terhadap sumber daya alam dan tanah yg terjadi serentak di Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Hal itu,kata Eva, justru disebabkan oleh problem struktural beberapa kebijakan ekonomi yang menafikkan hak-hak Ecosoc Rakyat. 

"Fokus ASEAN pada penguatan ekonomi ini telah menjebak ASEAN untuk hanya mengagendakan kepentingan-kepentingan pemerintah dan mengabaikan isu-isu rakyat ASEAN," tuturnya.

Eva mencontohkan isu proteksi terhadap migrant workers yang disebabkan kesenjangan ekonomi antar negara ASEAN. Kemudian dimensi perdagangan orang yang kental dalam isu migrasi ini justru-justru dihindari ASEAN sebagaimana isu demokratisasi di Kamboja dan Vietnam yang tidak memberi ruang pada keberadaan oposisi.

"Argumen non intervensi antar negara ASEAN tidak lagi relevan setelah pelembagaan isu HAM dalam ASEAN," imbuhnya.

Ia mengatakan kecenderungan pelemahan komitment politik masing-masing pemerintah anggtota dan ASEAN sendiri tersebut harus segera dihentikan oleh parlemen-parlemen dan rakyat di kawasan ini.

"Di Indonesia, para pekerja HAM harus memperluas advokasi dgn memasukkan hak-hak ekonomi (ecosoc) rakyat. DPR di sisi lain, harus di barisan depan untuk memastikan mainstreaming HAM ke dalam pemerintahan," tukasnya.