TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kembali menegaskan keterlibatan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dekomposer cair dan pupuk sehati senilai Rp 81 miliar di Kementerian Pertanian.

Bahkan, Nazaruddin menyebut mantan koleganya di Partai Demokrat itulah yang menjadi tokoh utama dalam kasus tersebut.

"Itu coba kamu tanya Herman. Itu dia yang main. Dia tahu tentang pupuk dan bibit. Dia kan tokoh utamanya," kata Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Kamis (7/2/2013) malam.

Sebagai Wakil Ketua Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, Herman, kata Nazar, memiliki akses baik dalam bermain 'proyek nakal' di institusi tersebut.

"Dia sangat tahu proyek di Kementerian Pertanian. Kan (Herman) di Komisi IV DPR," ujar Nazaruddin.

Juru Bicara KPK, saat Johan Budi dikonfirmasi menolak berkomentar mengenai perkara. Namun, yang pasti pihaknya akan memvalidasi semua keterengan dari setiap saksi dan tersangka. Baik kepada penyidik maupun yang muncul di persidangan.

Sebelumnya, KPK memastikan telah memiliki data kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk dekomposer cair dan pupuk hayati senilai Rp 81 miliar di Kementerian Pertanian. Saat ini, data itu tengah diproses untuk dinaikkan ke tingkat penyelidikan.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pengadaan yang bermasalah itu adalah pengadaan Paket C Dekomposer Cair dan Pupuk Hayati Cair (Pulau Jawa). Nomor pengadaanya adalah 04.4/ADP/Pan/D/4/2012 tanggal 5 April 2012 dengan nilai proyek Rp 81 miliar

Tidak hanya paket C, kini muncul lagi dugaan penyelewengan pengadaan pupuk paket B Dekomposer padat dan pupuk hayati padat untuk luar Pulau Jawa.

Data yang dihimpun Tribun, lelang Paket B Dekomposer untuk pengadaan tahun 2012 dengan nomor 01.4/Dok.Peng/Pan/B/03/2012 tertanggal 30 Maret 2012 dimenangkan oleh PT Lestari Cipta Anugerah dan PT Bagus Bintang Perkasa. Kedua perusahaan itu dinyatakan menang melalui pengumuman oleh panitia lelang tanggal 11 Juni 2012.

Anehnya, dalam Peraturan Menteri Pertanian 70/Permentan/SR.140/10/2011 sebagai dasar melakukan lelang, tidak disebutkan adanya pelelangan terkait pupuk dekomposer. Hanya dalam Permentan 70 Tahun 2011 itu menyebutkan pelelangan pupuk organik.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi pernah menyarankan supaya KPK bisa masuk untuk menyelidiki kasus tersebut.

"Karena ini bukan hanya Permentan saja yang dilanggar tapi juga pengadaaan barang dan jasa sesuai Perpres 54 juga telah dilanggar," kata Ucok.

Ia menambahkan, karena lelang paket B maupun paket C tidak sesuai dengan Permentan 70 Tahun 2011, KPK diminta jangan hanya mengusut suapnya saja tapi proses pengadaan barang dan jasa karena sudah dikondisikan.