TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai, ada perbedaan penanganan kelompok teroris, dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Papua.

Apalagi, kelompok GPK di Papua sudah menyerang petugas negara, yang mengakibatkan delapan anggota TNI tewas dengan luka tembak.

"Kami prihatin, kami berbelasungkawa. Saya kira, sikap dasar MUI, Umat Islam, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus kita jaga. Harus terintegrasi secara utuh. Maka, siapapun mereka, sejengkal tanah NKRI harus dipertahankan," ujar Din di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2013).

Din melihat, penanganan kelompok GPK yang dilakukan polisi kurang begitu tegas, sehingga mereka dengan mudah tumbuh di Bumi Cendrawasih.

"Itu yang kami anggap kurang keras. Itu juga teroris. Yang terjadi saat ini bahkan kepada aparat negara," ucapnya.

Ketua Umum PP Muhamadiyah menganggap, ada kesenjangan antara penanganan kelompok terorisme dengan GPK di Papua.

"Kesannya ada perbedaan," ucapnya.

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar menyatakan, penanganan kasus di Papua saat ini, polisi dibantu TNI masih melakukan investigasi.

"Polda Papua sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan di Tingginambut dan Sinak. Saat ini pelakunya masih dikejar," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ada tiga peristiwa penembakan di Puncak Jaya, Papua. Berikut kronologi tiga peristiwa penembakan di Papua:

Kamis (21/2/2013)

1. Penyerangan terhadap Pos Maleo Yonif 753/AVT di Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya, pukul 09.30 WIT.

Kronologi:

- Warga atas nama Wani Tabuni, bertamu ke Pos Maleo yang dijaga Lettu Inf Reza Gita Armena dan Pratu Wahyu Prabowo.