TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengiriman short message service atau pesan pendek Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada Wakil Kepala Dewan Pembina Marzuki Alie dianggap tidak dewasa.

Pakar psikologi politik Hamdi Muluk menilai beredarnya pesan pendek untuk Marzuki menunjukkan seolah-olah tidak ada kedewasaan sikap politik SBY. Kalau bisa memanggil langsung, kenapa harus berkirim pesan.

"Ini kayak anak kecil. Seperti anak SMA kalau lagi berantem yang mengirimkan pesan ke temannya. Tidak dewasa dalam politik," ujar Hamdi usai diskusi membedah hasil survei Lembaga Survei Jakarta di Jakarta, Kamis (28/3/2013).

Hamdi menegaskan, apa yang diperlihatkan lewat pesan pendek itu semakin memperkuat indikasi internal Partai Demokrat sungguh tak solid. Dan hal tersebut tak bisa lagi ditutup-tutupi dan sudah kadung terekspos dan diketahui publik secara luas.  

Dalam internal Demokrat pernah ada faksi Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie. Dua faksi pertama redup pasca-dua pentolannya terseret korupsi. Yang bertahan faksi Marzuki yang berpotensi menang dalam KLB Demokrat.

Namun, kata Hamdi, setelah Marzuki terang-terangan mengorganisir konsolidasi untuk KLB di Bali, muncul tandingan yakni faksi Cikeas, asosiatif dengan SBY. Kalau misalnya SBY dinilai sebagai pandita partai, harusnya cukup memanggil Marzuki.

Dikatakan Hamdi, jangan sampai Demokrat jatuh pada dilema dengan mencalonkan SBY sebagai ketum. Sangat tidak bagus dan tidak membuat Partai Demokrat matang dalam organisasi untuk jangka panjang.

"Ini akan membuat ketergantungan pada SBY. Dan partai tidak dewasa. Praktik dalam partai yang betul itu taat pada aturan. Sekarang ini yang ada adalah intervensi. Suka tidak suka, proses demokratis di Demokrat terjadi di Bandung," terangnya.

Tapi, meski Anas terpilih demokratis, SBY seolah tak memberi restu penuh. Ini terjadi lagi menjelang KLB Demokrai di Bali. Pasalnya, calon ketua umum harus selalu mendapat restu SBY. Klaim Demokrat sebagai partai modern menjadi tanda tanya.

"Emang partai perusahaan dia? Harusnya partai milik publik dan lewat konsensus bersama. Karena partai politik sehat harus milik publik bukan milik orang. Ke depan partai Demokrat hanya akan menjadi SBY fans club," tukas Hamdi.