TRIBUNNEWS.COM, BALI - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi istri, Ani Yudhoyono, tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) PD, Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3/2013). SBY dan Ani Yudhoyono tiba di arena kongres pukul 12.00 Wita.

SBY dan Ani Yudhoyono yang kompak mengenakan baju batik berwarna khas biru PD, tampak melambaikan tangan dan tersenyum saat para juru kamera dan juru foto mengambil gambarnya. Sejumlah kader memberikan teriakan dukungan kepada SBY saat menaiki ekskavator hotel.

Sang putra sulung, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PD, datang lebih dulu beberapa menit sebelum orang tuanya.

"Insya Allah Kongres Luar Biasa Partai Demokrat akan dilaksanakan dan dibuka siang hari. Alhamdulillah seluruh panitia sudah menyiapkan segalanya," kata Ibas selaku Ketua Steering Committee itu.

PD terpaksa menyelenggarakan KLB karena tidak memiliki ketua umum setelah Anas menyatakan berhenti dari posisi ketua umum partai. Dia berhenti karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Partai Demokrat harus memiliki ketua umum agar bisa menandatangani dan menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) Pileg 2014 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua DPD PD Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang, mengungkapkan, bila SBY sudah menyatakan bersedia menjadi ketua umum PD dalam pertemuan dengan 33 Ketua DPD PD di Nusa Dua pada pagi tadi.

Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) melansir hasil surveinya pada 29 Maret 2013, bahwa sebagian besar publik menolak bila SBY menjadi Ketua Umum PD. Sebanyak 77,4 persen dari 1.230 responden menolak SBY yang juga presiden dari seluruh rakyat Indonesia memimpin partai.

Alasannya, karena SBY selaku presiden harus lebih fokus mengurus tugas-tugas kenegaraan, menilai SBY tak konsisten dengan sikapnya yang pernah menegur menterinya karena kurang fokus pada tugas kementerian, dan hal itu berpotensi menghambat kaderisasi kepemimpinan di internal PD. Selain itu, jika SBY selaku kepala negara menjabat ketua umum partai, maka akan menciderai prinsip-prinsip demokrasi.