TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kecenderungan Politik dinasti tidak masalah asal figur terkait sudah melalui proses politik yang teruji. Kehadirannya sebagai elite parpol tidak secara tiba-tiba atau langsung mewarisi dari ayah atau keluarga, tanpa melalui proses politik di internal partai itu sendiri.

“Tak salah dalam politik dinasti selama tetap komitmen menegakkan hukum, mensejahterakan rakyat, transparan, dan akuntabel. Tapi, jangan sampai menghalangi kader-kader terbaik untuk bersaing dalam kancah politik nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dalam dialog politik dinasti di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (1/4/2013) bersama anggota FPPP Ahmad Yani dan pengamat politik Hanta Yudha.

Namun, patut dipertanyakan jika yang memegang jabatan strategis seperti Ketua Umum dan Sekjen partai adalah satu keluarga seperti Partai Demokrat (PD). Memang tak ada yang salah selama fokus menjalankan tugas negara, konsisten dalam penegakan hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan pengalolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Anggota DPD RI yang juga politisi PAN itu menjelaskan, politik dinasti tersebut memang sulit dihindari selama proses demokratisasi itu sendiri belum matang.

“Jangankan Indonesia, di Amerika Serikat masih ada klan Bush, Kennedy dll. di Thailand ada Takshin, di India ada Nehru, di Pakistan ada Bhutto, di Malaysia ada Razaq dll. Jadi, tak ada yang salah selama komitmen untuk mensejahterakan rakyat, menegakkan hukum, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.

Sedangkan Ahmad Yani mengatakan terjadinya politik dinasti tersebut sebagai langkah mundur, karena parpol itu sebagai salah satu pilar demokrasi yang dibiayai negara. Karena itu, parpol yang dikuasai oleh keluarga, maka tak bisa dibiarkan, apalagi jabatan strategis yang dipegang oleh orang-orang yang tidak melalui kaderisasi yang baik di partai, juga tak pernah aktif di organisasi kemahasiswaan.

“Memang sistem pemilu dan pilpres ini belum mengarahkan bangsa ini ke arah politik yang baik,” ungkapnya.

Hanta Yudha menegaskan jika demokrasi itu seharusnya membagi kekuasaan, dan bukannya sentralisasi kekuasaan. Karena itu dinasti politik sesungguhnya tak masalah, asal melalui proses teruji di parpol dan publik.

“Itu boleh-boleh saja. Demokrat memang ditegaskan menolak politik uang dalam pancelagen, tapi jatuh pada dinasti politik. Sehingga akan sulit dikontrol. Inilah yang disebut sebagai demokrasi seolah-olah atau basa-basi itu. Lalu, demokrasi yang bagaimana yang mesti diwariskan pada rakyat?” katanya.

Hanta mengatakan, kuncinya ada pada pembenahan parpol itu sendiri. Di mana sistem politik dan pemilu kita masih terjebak pada dua hal; yaitu tergantung pada figur yang populer, dan kekuatan uang (modal). Selain sebagai kegagalan kaderisasi, juga sebagai kegagalan partai mendekatkan rakyat terhadap partai itu sendiri.