TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, tidak ada aturan yang melarang Presiden RI menjadi ketua umum partai politik.

Pernyataan Pramono menanggapi terpilihnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.

"Tapi tidak elok kalau tugas utama karena presiden dan wapres hanya satu, gubernur bupati dan anggota DPR bisa banyak. Tapi, presiden hanya satu, dan dia sebagai kepala negara, maka tugas itu amat berat," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Pramono mengakui, Megawati Soekarnoputri saat menjabat wakil presiden dan presiden kelima, juga menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun, saat itu roda partai dikendalikan oleh pengurus harian PDI Perjuangan.

"Saya dulu di dalamnya," cetusnya.

Pramono menuturkan, SBY seharusnya menjadi simbol Demokrat saja. Sebab, harapan publik kepada SBY untuk menyelesaikan persoalan bangsa jauh lebih besar.

"Gus Dur ketika jadi presiden hanya simbol di PKB, Megawati juga. Harapan saya, SBY lebih berkonsentrasi menyelesaikan masalah negara dibanding partai," tuturnya.

Politisi senior PDIP menjelaskan, sebulan belakangan kinerja pemerintahan memang agak terganggu, karena SBY mengurusi Partai Demokrat.

"Yang terpenting beliau fokus untuk selesaikan tugas-tugasnya," ujarnya.

Ketika ditanya, apakah rangkap jabatan harus diatur UU, Pramono mengatakan hal itu bertentangan dengan demokrasi. Namun, dalam demokrasi mapan, harus didahulukan kepentingan bangsa.

Pramono juga menanggapi posisi baru Ketua DPR Marzuki Alie, yang menjabat sebagai wakil ketua majelis tinggi Demokrat. Ia yakin, jabatan baru Marzuki tidak membuat DPR terkekang oleh SBY.

"Saya tidak lihat itu sebagai substansi, karena DPR kolektif kolegial, maka dia bukan, sebutlah sebagai CEO. Maka, tidak mungkin jika dikatakan presiden bisa memanfaatkan lembaga ini untuk kepentingan pribadi atau partainya. Saya jamin itu tak akan terjadi," bebernya. (*)