TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hujatan yang diarahkan pada partai politik untuk bertanggungjawab menyusul kadernya terjaring  pidana korupsi tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, karena sistem parpol memiliki ekses berbeda.

Demikian disampaikan politisi Golkar, Poempida Hidayatullah dalam diskusi 'Pencegahan Dini Caleg Bermasalah Bagi Parpol, KPU dan Bawaslu' bersama wartawan di Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).

"Parpol kalau disalahkan karena memproduksi orang-orang yang salah terus, itu bagian yang natural. Tidak bisa disalahkan parpolnya karena setiap sistem pasti ada eksesnya baik negatif maupun positif," kata Poempida.

Menurutnya, dunia politik penuh dengan persaingan dan perebutan. Tak menutup kemungkinan ada kehendak  orang yang terjun politik memiliki ambisi terpendam untuk mendapatkan sesuatu yang ditujunya.

Ia menyangsikan, mereka yang terjun politik tak murni untuk bekerja karena dibayangi ambisi yang dipendamnya. Persoalannya, apakah ambisinya orang kelak menjadi anggota dewan, positif atau negatif untuk bekerja bagi rakyat.

Dikatakan Poempida, selain parpol, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut memproses penjaringan wakil rakyat. Sayangnya, masyarakat Indonesia condong memilih caleg karena lebih dikenal lewat iklan, bukan jejak rekamnya.

"Propaganda iklan lebih disukai ketimbang titel pendidikan para caleg oleh masyarakat. Jadi jangan salahkan partainya. Karena masyarakat kita tidak peduli apakah orang itu lulusan terbaik di kampus terkenal atau tidak," tukasnya.