TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fitrah partai politik yang dikenal karena ideologi, visi misi dan program, sudah tenggelam. Saat ini muncul persepsi bahwa partai politik lebih terkenal karena uang dan prilaku korup kadernya yang menjadi eksekutif dan legislatif.

Persepsi publik demikian terekam dalam hasil survei Indonesia Network Elections Survey pada 18-30 Maret 2013 bertema, 'Survey Elektabilitas Parpol dan Capres Jelang Pemilu 2014, Penghakiman Rakyat Siapa Menabur Akan Menuai.'

"Masyarakat tertarik dan kenal partai politik ternyata adalah masalah uang yang dibagi-bagikan pada saat kampanye dan pada saat memilih. Ada 74.1 persen respon menjawab itu," ujar Direktur Eksekutif INES Sudrajat Sacawisastra, Minggu (7/4/2013).

Anehnya, jelang Pemilu 2014, publik kurang mengenal dan tertarik dengan visi partai. Hanya 5,8 persen responden yang tertarik visi parpol, dan 10,4 persen tertarik programnya. Sementara yang mengenal iklan parpol cukup besar yaitu sekitar 9,7 persen.

Sejalan dengan itu, persepsi publik terhadap tingkah laku kader parpol di eksekutif dan legislatif mendapat penilaian negatif sebanyak 80,4 persen. Sisanya 10,4 persen respon menjawab biasa saja, dan 9.2 persen menjawab positif.

Dominasi politik uang menguatkan prilaku kader parpol yang korup entah mereka menjabat sebagai eksekutif dalam Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maupun sebagai anggota dewan.

Dari sembilan parpol Senayan, prilaku korup kader partai paling banyak responden menjawab Golkar (97,3 persen), Demokrat (96,4 persen), PKS (82,3 persen), PKB (67,3 persen), PDIP (60,6 persen), PPP (39,6 persen), PAN (18,6 persen), Hanura (5,9 persen), dan Gerindra (4,8 persen).

"Persepsi publik mencapai 80,4 persen yang menilai prilaku kader parpol negatif tak lepas karena banyak kader partai politik di eksekutif maupun legislatif yang melakukan korupsi," tambah sudrajat.