TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Direktur PT Chevron Pasific Indonesia, Abdul Hamid Batubara angkat bicara soal keterkaitan perusahaannya dengan kasus PON di Riau tahun 2012 lalu.

Dia yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal itu mengaku jika Chevron telah menggelontorkan dana besar Rp 53 miliar untuk pembangunan sejumlah venue PON Riau. Di antaranya dana Chevron mengalir untuk pembangunan gedung serbaguna di Rumbai, Media Center, venue tenis meja di Dumai, Api PON serta marching band saat pembukaan pesta olahraga tersebut.

"Bantuan-bantuan yang kami berikan sejauh ini, itu semuanya sudah mengikuti aturan Menteri Keuangan," ujarnya saat ditanyai wartawan usai merampungkan pemeriksaan KPK, Senin (8/4/2013) petang.

Chevron sendiri klaim Hamid membantu penyelenggaraan PON karena ingin berpartisipasi mendukung kegiatan tersebut. Dia membantah jika sumbangan itu didasari atas maksud tertentu yang nantinya menguntungkan pihak Chevron.

"Tidak. Jadi apa yang kami berikan ini juga merupakan satu bukti komitmen kami kepada masyarakat Riau yang selama ini menunggu-nunggu event yang sebesar PON," kata dia.

Saat dikonfirmasi Tribun, apa yang didapat Chevron dari pihak Pemerintah Provinsi Riau lantaran sudah menyumbang dana besar tersebut, Hamid menegaskan tidak ada.

"Tidak ada. Tidak ada yang kami dapat. Kami hanya ingin menyumbang. Itu saja," kata Hamid.

Terkait pemeriksaan hari ini, Hamid mengatakan penyidik mencecarnya seputar peran Chevron dalam pembangunan PON.

Sementara ditemui di lokasi sama,
Senior vice prisident Strategic Bisnis Support PT Cevron, Yanto Sianipar mengakui jika sumbangan miliaran tersebut atas permintaan Rusli Zainal selaku Gubernur Riau sekaligus Ketua PB PON.

Namun, dirinya membatah adanya deal-deal khusus yang dilakukan perusahaannya dengan Rusli Zainal.

Seperti diketahui PT Chevron merupakan perusahaan yang tengah terjerat banyak kasus terkait tanah di Riau. Chevron sendiri bukan perusahaan pelaksana pembangunan PON Riau.

Sedangkan Pemprov Riau juga tengah kekurangan dana untuk pembangunan serta menyelenggarakan PON saat itu.

Terlebih saat pembahasan revisi Perda nomor 6 tahun 2010 terkait dana pembangunan venue menembak di PON Riau, KPK menangkap tangan sejumlah pihak yang melakukan praktik penyuapan.

Kasus semakin berkembang, dan banyak anggota DPRD Riau, pihak perusahaan pemenang tender serta pihak pemerintah yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Alhasil, PON Riau semakin berkendala dalam keuangan.

Merespon hal itu, Yanto keukeuh membantah pihaknya mendapat timbal balik khusus dari Gubernur Riau karena telah membantu pendanaan.

"Tidak ada timbal balik yang kami dapat. Kami bantu cuma-cuma untuk masyarakat," ujarnya.

Pasalnya, sambung Yanto, Rusli saat itu juga meminta hal serupa kepada sejumlah perusahaan lainnya.

"Banyak perusahaan juga yang terlibat bukan hanya kami," ujarnya.

Ditanyai terpisah, Juru Bicara KPK membenarkan jika pemeriksaan pihak Chevron terkait kasus PON Riau. Namun, dirinya mengaku tidak tahu materi apa yang sedang digali penyidik dengan memanggil pihak Chevron.