TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR akhirnya menyelesaikan rapat kerja dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Rapat tersebut membahas sistem karyawan outsourching pada perusahaan BUMN.

Anggota rapat pun menyimpulkan bahwa Komisi IX akan membentuk Panja Outsourcing BUMN dalam rangka penyelesaian masalah masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan BUMN.

"Panja akan mulai bekerja pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 setelah ada kesepakatan dalam rapat pleno Komisi IX," kata Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Ribka mengatakan Dahlan prihatin mengenai buruh yang ikut ditenderkan dalam sistem outsourching. Menurut Ribka dengan adanya rapat kerja bersama Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka akan menghasilkan keputusan yang baik bagi buruh.

Ribka juga menanggapi sikap Dahlan yang mangkir dari rapat kerja dengan Komisi IX. Ia menilai Dahlan sempat khawatir jika bertemu dengan Komisi IX.

"Ya karena ini nuansa baru mungkin beliau membayangkan bahwa komisi IX itu angker karena beliau biasa di komisi VI, tapi karena kita ingin benar-benar menyelesaikan permasalahan rakyat ya akhirnya dia punya kesan sendiri bahwa komisi IX hanya untuk buruh dan untuk rakyat," ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan Panja Otsourching akan dimulai pada masa sidang keempat dengan target enam minggu. "Dan mudah-mudahan dengan itu dapat berjalan lancar lah," katanya.

Target Panja yakni mengenai masalah upah, outsourcing dan soal masalah tenaga kerja yang lain.  "Dengan panja itu kita optimis menyelesaikan maslah ini semua, karena dengan panja kita bisa memahami secara dalam," ujarnya.

Menteri BUMN Dahlan Iskan pun mendukung pembentukan panja tersebut. Dengan adanya Panja, Dahlan mengatakan keluhan BUMN dapat didengar.

"Panja lebih baik dari pd tim. Panja kami sangat didukung. Teman-teman BUMN perlu melaksanakan sesuatu yang baru. Kalau panja berhasil disahkan kami mendukung," tuturnya.