TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ekonom yang juga Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Drajad Wibowo tak memungkiri, postur APBN saat ini  memang cenderung pro birokrasi, bukan pro rakyat.

Pemerintah, katanya,  mungkin bisa berdalih, besarnya pos subsidi membuktikan pemerintah pro rakyat. Drajad membenarkan argumen ini, namun fakta juga membuktikan bahwa sebagian subsidi tersebut digunakan untuk membiayai inefisiensi.

"Misalkan, PLN lebih banyak memakai gas dan batu bara, atau Pertamina sejak dulu punya kilang dan tidak digerogoti mafia impor minyak. Jika ini dilakukan sejak awal pemerintahan SBY, tentu subsidi bisa ditekan puluhan triliun per tahun," ujar Drajad Wibowo saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (15/4/2013).

Drajad kemudian memberikan agrumentasinya mengapa APBN dianggap pro birokrasi? Pemerintah mendorong reformasi birokrasi. Faktanya, sebut Drajad, birokrasi tetap gemuk, pelayanan publik tetap buruk, birokrasi tetap jadi salah satu pusat korupsi.

Sementara, remunerasi birokrasi naik drastis bahkan mengalahkan swasta. Termasuk perbankan sekalipun. Proyek-proyek pembangunan juga lebih banyak dimakan birokrasi. Faktanya, jalan-jalan di berbagai pulau hancur. Fasilitas umum di perkotaan rusak dst. 

"Jadi memang kalau dilihat dari sisi pemerataan, APBN kita buruk sekali. Dari sisi pertumbuhan dan stabilitas yang agak lumayan. Karena itu alasan Gus Choi dkk sangat bisa dimengerti," kata Drajad. 

"Namun, saya tidak yakin apakah ada dasar hukum yang kuat bagi MK untuk membatalkannya. Karena, APBN berkarakter seperti itu merupakan sisi kebijakan pemerintah, dan semua ada dasar rujukannya ke UUD. Di sisi lain, UUD tidak mengatur proporsi alokasi dalam rangka pemerataan," pungkas Drajad Wibowo.