TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah tertundanya UN SMA/K/MA/K/SMALB/PK di 11 provinsi, dan banyaknya kekacauan distribusi soal di provinsi lain, hari kedua UN masih diwarnai berbagai kekacauan.

Di Sumatera Utara, ada sekitar 521 SMA/K sederajat yang menunda UN, karena soal yang diterima tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan.

Bahkan, di Sumatera Barat, Banten, dan Riau, juga ada beberapa sekolah yang soalnya masih saja tertukar.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Nasrullah Larada, mengkritisi pernyataan Mendikbud M Nuh mengenai hal ini. Menurutnya, salah besar jika kekacauan UN dianggap masalah teknis semata (pernyataan Mendikbud saat meninjau UN di Jakarta).

Menurut Nasrullah, kasus kisruhnya UN sudah menyentuh jantung pendidikan, yang terkait dengan bobroknya manajemen pendidikan nasional.

"Karena itu, KPK perlu segera turun melakukan penyelidikan, terkait Kebijakan penggandaan dan pendistribusian soal/jawaban UN yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud, serta penentuan spesifikasi kertas, barcode, dan lainnya. Di sisi lain, BPK harus segera melakukan audit investigasi terhadap proses dan pelaksanaan UN," paparnya. (*)