TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Pernyataan SBY di Istana Negara tentang Yenny Wahid yang tidak jadi masuk Partai Demokrat memperjelas dan mempertegas ketidakkonsistenan SBY terhadap janji-janjinya selama ini.

Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat pernah berjanji akan mengurusi persoalan partainya di akhir pekan agar tak mengganggu waktu menjalani tugas negara.

Faktanya kemarin malam (17/04) saat hari kerja SBY menggunakan Kantor Presiden untuk memberikan klarifikasi terkait kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Padahal, seharusnya klarifikasi yang berkaitan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai disampaikan di kantor DPP Partai Demokrat di daerah Kramat Kwitang yang jaraknya tidak jauh dari Istana Negara," ujar Ketua DPN Repdem, Masinton Pasaribu, Kamis (18/4/2013).

Istana Negara, Masinton mengingatkan, adalah simbol negara yang seharusnya seluruh golongan merasa memiliki dan terayomi. Derajat kewibawaan Istana tidak boleh direndahkan menjadi sekedar milik satu partai politik.

"Dengan konferensi pers kemarin memperjelas bahwa SBY telah menurunkan kewibawaan Istana Negara. SBY harus memilih sebagai presiden atau sebagai Ketua Umum Partai, karena faktanya SBY tidak bisa memisahkan kepentingannya sebagai Kepala Negara ataupun sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," pungkas Masinton Pasaribu.