Laporan Wartawan Pos Kupang, Beny Jahang

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Para kepala SMA dan SMALB di Kota Kupang, NTT, keberatan menggelar Ujian Nasional (UN) mulai hari ini, Kamis (18/4/2013).

Alasannya, soal UN yang dikirim dari Jakarta untuk Kota Kupang tidak lengkap. Bahkan, SMA Mercusuar dan SMALB Asuhan Kasih tidak mendapat naskah soal UN sama sekali.

Kepala SMA Mercusuar Kupang Soleman Dapataka kepada Pos Kupang (Tribunnews.com Network) di halaman SMAN 3 Kupang, Rabu (17/4/2013) malam menyatakan, pihaknya tidak bisa menggelar UN, karena tidak mendapat soal UN sama sekali.

"Untuk (SMA) Mercusuar belum ada soal ujian. Kalau Dinas PPO NTT tetap memaksakan melaksanakan UN, maka bisa menimbulkan masalah, karena soal UN yang baru tiba dari Jakarta tidak lengkap. Ada sekolah yang menerima soal Bahasa Jerman saja," tuturnya.

Dalam pertemuan bersama para kepala sekolah se-Kota Kupang kemarin, lanjutnya, disepakati perlunya pertimbangan ulang pelaksanaan UN, karena soal UN di setiap sekolah tidak lengkap.

Namun, Kadis PPO NTT Klemens Meba yang disampaikan melalui Kepala SMAN 1 Kupang, meminta agar UN tetap digelar. Kekurangan naskah soal UN, akan diatasi dengan mem-fotokopi soal UN.

"Lalu, dana foto kopinya siapa yang tanggung? Kami tidak memiliki dana untuk itu. Kami tak mau mengorbankan siswa yang secara psikologis  sudah terganggu karena adanya penundaan ini," kata Soleman.

Wali Kota Kupang Jonas Salean, sempat datang ke SMAN 3 Kupang, untuk melihat proses penyortiran soal ujian, oleh panitia ujian nasional di Kota Kupang.

Menurut Jonas, amburadulnya proses pendistribusian soal ujian, menunjukkan bahwa pemerintah pusat kurang percaya terhadap pemerintah daerah.

"Ini kerja yang amburadul, soal ujian  kok tidak lengkap. Ini dokumen negara, tapi proses pengepakannya sangat buruk, tidak bisa dijamin kerahasiaannya," cetusnya.

Jonas mengatakan, Pemkot Kupang akan segera menyampaikan persoalan kekurangan soal UN di Kota Kupang kepada Gubernur NTT, untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Kami tidak bisa menjamin ujian dilaksanakan secara baik, di tengah kekurangan soal ujian. Ini persoalan yang berkaitan dengan hukum, jadi kami tidak mau ambil risiko. Kalau daerah lain melakukan ujian sementara Kota Kupang belum melaksanakan, apa kita bisa jamin soal tidak bocor?" tuturnya.

Jonas berharap, proses pencetakan soal ujian diserahkan kembali kepada pemerintah daerah seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah terjadinya persoalan seperti ini.