TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Carut marut penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun ajaran 2012-2013, menjadi catatan tersendiri bagi dunia pendidikan nasional.

Penundaan UN di 11 provinsi pada Senin (15/4/2013) lalu, dan semrawutnya penyelenggaraan UN, sudah menjadi tragedi. Itu masih ditambah dengan kembali terlambatnya UN di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur dan NTT, yang sedianya digelar bersama 11 provinsi lain, Kamis (18/4/2013) kemarin.

Melihat gagalnya penyelenggaraan UN tahun ini, anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menanti sikap ksatria pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk memutuskan UN hanya menjadi alat evaluasi pemetaan pendidikan.

"Bukan sebagai bagian dalam penentu kelulusan siswa-siswi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Itu artinya, kata Raihan, UN bukan menentukan kelulusan dan syarat masuk perguruan tinggi (PT).

Anggota Komisi X DPR yang mengurusi bidang pendidikan lain pun angkat suara. Itet Tridjajati Sumarijanto menyoroti dua kali penundaan pelaksanaan UN yang menjadi tragedi nasional, dan bakal menjadi tertawaan dunia internasional, karena amburadulnya manajemen dan kinerja Kemendikbud dalam mengurus kegiatan yang rutin berlangsung tiap tahun. (*)