TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Wacana melelang jabata Kapolri terus bergulir. Kini, politisi PKS yang tak lain anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy menyatakan tidak sepakat bila jabatan kapolri sampai harus dilelang.

"Saya belum paham tentang mekanisme lelang jabatan, bagaimana prosedurnya dan adakah dasar hukumnya. Jangan terlalu termakan uforia wacana yang belum teruji kehandalannya. Mekanisme lelang belum tentu transparan dan akuntabel seperti. Kita masih ingat, pengadaan barang dan jasa yang juga menggunakan mekanisme lelang ternyata juga masih menjadi ladang korupsi," ungkap Aboebakar, Selasa (23/4/2013). 

Perkara korupsi yang ditangani oleh KPK 44 persen-nya, kata Aboebakar,  bersumber dari pengadaan yang demikian (lelang red). Jadi, tegasnya,  tidak ada garansi apabila jabatan juga dilelang seperti ini hasilnya akan lebih baik.

Dirinya kemudian mengingatkan, aturan main yang ada. Menurut Pasal 11 (1) UU No. 2 Tahun 2002 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan oleh panitia lelang.

Pemilihan Kapolri, imbuhnya,  harus mengikuti prosedur yang benar, karena Kapolrilah yang akan memimpin penegakan hukum pada tahap penyidikan dan penyelidikan. Bila pengangkatannya cacat hukum, penegakan hukumnya bisa kacau.

"Jangan sampai persoalan Jaksa Agung Hendarman Supanji kembali terulang, itu akan memalukan sekali buat presiden," pungkas Aboebakar Alhabsy.

Sebelumnya,Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna masih enggan menyebut siapa saja nama calon pengganti Jenderal Timur. Menurutnya, para calon Kapolri memiliki peluang yang sama.

"Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang Silakan dilelang. Kan,  jaman lelang sekarang ini," Nanan mengungkapkan.