TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah menteri dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang maju bertarung pada Pemilu Legislatif 2014 perlu diawasi, karena berpotensi menggunakan posisinya untuk menarik suara di daerah pemilihannya.

Demikian disampaikan Koordinator Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia) Sebastian Salang, dalam diskusi bersama wartawan, terkait bakal calon legislatif bermasalah, di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu (28/4/2013).

"Karena, bukan tidak mungkin mereka mengalokasikan program kementerian ke daerah pemilihan mereka, atau mengalihkan program ke basis konstituen partainya," ujar Sebastian sambil menambahkan, potensi ini sangat terbuka lebar.

Menurut Sebastian, pengalihan program kementerian oleh menteri yang mencalonkan menjadi anggota DPR, jelas erat konflik kepentingan. Bisa dipastikan, mereka ingin mendapatkan jabatan anggota Dewan ketika tak lagi jadi menteri.

Fenomena ini, lanjut Sebastian, juga menunjukkan struktur kekuasaan partai politik dikuasai segelintir orang. Sebab, hanya mereka yang memiliki kedekatan dan elite partai laih yang memiliki kans menjadi anggota Dewan.

"Ini gambaran, partai politik diambilalih segelintir orang saja. Karena, praktiknya yang menjadi ketua partai-partai adalah pejabat," cetus Sebastian.

Ada 10 menteri yang jadi bacaleg, antara lain dari Demokrat ada EE Mangindaan (Menhub) dapil Sulawesi Utara, Syarifuddin Hasan (Menkop UKM) dapil Jabar III, Amir Syamsuddin (Menkum HAM) dapil Sulawesi Tenggara, Jero Wacik (Menteri ESDM) dapil Bali, dan Roy Suryo (Menpora) dapil DIY.

Bacaleg PKS ada Suswono (Menteri Pertanian) dapil Jawa Tengah X, dan Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi) dapil Sumatera Utara I. Meski ada dua menteri di KIB II, PAN hanya mencantumkan Zulkifli Hasan (Menhut) dapil Lampung I.

Sementara, menteri yang menjadi bacaleg PKB adalah Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imim (Mennakertrans) dapil Jawa Timur VIII, dan Helmy Faishal Zaini (Menteri PDT) dapil Nusa Tenggara Barat. (*)