TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra mengatakan sudah tak zaman lagi partai politik sekarang masih memelihara kroni dalam struktur kepengurusan, karena justru akan menciderai demokrasi itu sendiri.

"Kroni-kroni yang dilibatkan dalam dunia politik itu merusak sistem demokrasi di Indonesia. Dan itu tidak baik dalam proses demokratisasi," ujar Indra di sela diskusi di Media Center Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Menurut Indra, kroniisme dalam perekrutan bakal calon legislatif juga merusak loyalitas kader partai yang sudah lama bekerja. Artinya, parpol membenarkan proses kaderisasi tak berjalan dan nilai-nilai demokrasi tidak diambil secara utuh.

"Nah begitu juga dalam proses pemilihan. Kedepan jadi akhirnya partai bukan menjadi sarana publik tetapi jadi sarana keluarga atau kelompok. Itu menjadi tidak sehat," ujarnya.

"Buat kami di PKS itu sudah selesai. Karena ada keputusan dari Majelis Syura yang melarang bahwa kalau istri jadi caleg maka suami tidak boleh jadi caleg. Bahkan kalau suami sudah jadi walikota, istrinya tak boleh jadi pejabat negara juga bahkan anaknya juga enggak boleh," katanya.

Langkah yang ditempuh PKS bukan untuk mengejar pencitraan. Menurut Indra, inilah bukti dan komitmen PKS yang menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Pola ini yang digunakan PKS dalam menentukan bakacalegnya di semua tingkatan.

Seharusnya dalam Pemilu 2009 dan 2014, partai politik sudah tak boleh lagi menggunakan pola kroni. BIla dipertahankan akan bermasalah dan tergusur. Hanya partai yang memiliki kaderisasi lah yang akan bertahan kedepan dan ideologi yang kuat.