TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, kenaikan BBM menjadi pil pahit bagi pemerintah. Kenaikan BBM memang tidak baik bagi pencitraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Presiden berpandangan, saya tidak mau meninggalkan bom waktu untuk pemerintah berikutnya. Tidak mau perekenomian ambrol karena ketidakbersediaan beliau menyeusaikan angka BBM," ujar Marzuki Alie di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah bisa menaikkan harga BBM. Namun, dampak yang terjadi akibat kenaikan tersebut adalah inflasi serta masalah sosial.

"Kita tahu kalau harga BBM naik, yang terkena langsung masyarakat mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin," tuturnya.

Marzuki menegaskan, presiden tidak memersoalkan citra baik yang akan hilang karena dampak kenaikan BBM. Tapi, bagaimana APBN dapat diselamatkan dan program pro rakyat bisa dilanjutkan.

"Untuk bantu masyarakat miskin yang kena dampak dari kenaikan BBM, pemerintah berencana memerbesar anggaran pro rakyat seperti raskin, keluarga harapan, dan jumlah penerimaan beasiswa diperbesar," papar Marzuki.

Mengenai program Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM), Marzuki mengatakan pemerintah sedang mengkaji pelaksanaan program yang dulu selama setahun, saat ini direncanakan 4-6 bulan.

Marzuki mengungkapkan, kenaikan harga BBM merupakan wewenang pemerintah, sehingga Dewan tidak memiliki hak menolak. Tapi, ia mengerti terhadap persoalan BLSM yang dicurigai hanya menguntungkan Partai Demokrat.

"Yang serahkan bantuan Kementerian Sosial dari PKS, Menkokesra Agung Laksono dari Golkar, Hatta Rajasa dari PAN. Bagi Demokrat tidak ada konteks terkait penyaluran BLSM," tuturnya. (*)