TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan agar tidak asal menutup maskapai penerbangan perintis nasional PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

Karena menurut Marwan, Merpati masih sangat dibutuhkan sebagai penerbagan perintis bagi masyarakat Indonesia Timur.

"Harus dipikir ulang. Merpati itu penerbangan perintis di Indonesia Timur. Itu penting. Kalau dibubarkan maka bagaimana dengan penerbangan perintis khususnya di Indonesia Timur,"ujar Marwan kepada Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Marwan juga memintab agar Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak berpikir sepihak saja untuk menutup Merpati.

Kalau memang persoalan utang yang menjadi maskapai plat Merah ini, kata Marwan, perlu dilakukan audit terlebih dahulu. Dan pemerintah harus bertanggung jawab melunasi utang Merpati.

"Pesawat Merpati tetap harus ada. Pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk membayarkannya. Dan kalau Merpati butuh subsidi, ya. Jangan sampai Merpati menjadi sejarah pertama maskapai BUMN milik negara ditutup," ujarnya.

Selain itu, lanjut Marwan, menutup Merpati itu berarti akan banyak menimbulkan persoalan baru yang lain. Dampak terhadap karyawan itu jauh harus dipikirkan.

Menurutnya lagi, guna memperbaiki kinerja Merpati, maka perlu ada penataan manajemen.

"Tata kembali manajemennya. Agar bisa tumbuh lebih baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan lebih dahulu membahas dan mesti mendapat persetujuan dari DPR. Sehingga tidak langsung main memutuskan menutup maskapai Merpati secara sepihak.

"Sebelum ditutup harus minta persetujuan dulu dari dewan. Rencana tersebut harus disampaikan terlebih dahulu ke Komisi VI dan XI," ujar Pramono.

Apalagi selama ini dirasakan keberadaan Merpati sebagai perusahaan BUMN banyak memberi kontribusi nyata bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Selain itu, Merpati pun selama ini memiliki nama dan sejarah yang panjang.

Karena itu, menurutnya, semua hal tadi mesti menjadi pertimbangan pemerintah.

Terkait beban utang yang membelit Merpati saat ini menurut Pramono hal itu juga mesti dikaji. Yakni apakah memang betul negara sudah benar-benar tidak bisa membantu dan menyelamatkan Merpati.

"Karena itu satu-satunya cara hanya bisa lewat restrukturisasi, dan kalau gagal, perusahaan itu harus ditutup?" kata Pramono.