Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua MPR: Kalau BLSM Kelamaan, Nyogok Rakyat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas tidak menentang adanya Bantuan Langsung Sementara

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Ketua MPR: Kalau BLSM Kelamaan, Nyogok Rakyat
presidensby.info/Rusman
Presiden SBY dan Ketua MPR Taufiq Kiemas 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas tidak menentang adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan digelontorkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Namun, menurut suami Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ini, lamanya BLSM diberikan tidak perlu berdurasi panjang.

"Jangan sampai kelamaan bantuannya," kata Ketua MPR ini kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Menurutnya, dua bulan adalah waktu yang cukup untuk BLSM diberikan kepada masyarakat.

"BLSM boleh tapi dua bulan saja. Kalau kelamaan, nyogok rakyat. Jelek juga," katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Mochamad Chatib Basri mengatakan pemerintah mengajukan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 11,6 triliun sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Chatib Basri dalam pemaparan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan di sidang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2013.

"Bantuan langsung sifatnya hanya sementara karena masyarakat shock terkait kenaikan BBM. Maka harus ada kompensasi," kata Chatib.

Tidak hanya bantuan langsung, Chatib menyatakan pemerintah juga menambah alokasi bantuan yang masuk dalam program percepatan dan perluasan perlindungan sosial. Dia merinci, pemerintah mengalokasikan Rp 12,5 triliun untuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial yang terdiri dari beras miskin, bantuan siswa miskin, dan program keluarga harapan.

"Untuk Raskin Rp 4,3 triliun, bantuan siswa miskin Rp 7,5 triliun, dan untuk program keluarga harapan Rp 700 miliar," katanya. Pemerintah juga menyediakan tambahan dana untuk infrastruktur dasar Rp 6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan irigasi dan air bersih.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas