TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Berbagai kalangan memberikan argumentasi berbeda terkait draft Rancangan Undang-undang (wajib militer yang berupa Komcad dianggap tidak harus menjadi prioritas," TB Hasanuddin menjelaskan. 

Ia mengungkap Pasal 6 ayat 3 dalam draft tersebut mangatur Kompenen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra.

Berikutnya, dalam Pasal 8 ayat 3 tentang pengangkatan anggota Komponen Cadangan. Disebutkan bahwa pegawai negeri sipil, pekerja dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota komponen cadangan.

Selain itu ada juga pasal yang ia anggap diskriminatif.  Pada pasal 8 ayat (1) dan (2), dijelaskan mereka yang wajib militer hanya PNS, buruh dan pekerja saja.  Ia mempertanyakan mengapa artis dan pengusaha tidak dikenakan wajib militer.

Padahal PNS , lanjut TB Hasanuddin, buruh dan pekerja jika menolak wajib militer maka mereka dapat dipidana sekurang kurangnya 1 tahun (sesuai pasal 38 ayat (1). Termasuk, para pimpinan PNS/buruh dan pekerja  dapat dikenakan pidana selama 6 bulan ( sesuai pasal 39 ) .

Kemudian, aturan yang diatur pada pasal 14 ayat (1) dan (2). Terkait sumber daya alam, sumber daya buatan , sarana dan prasarana BUMN/BUMD atau Badan Hukum Milik Perorangan.

"Dapat digunakan sebagai Komcad dan wajib diserahkan pemakaiannya , dan bila tak menyerahkannya dipidana penjara 1 tahun ( sesuai pasal 42 ayat ( 1 ). Pasal ini dianggap sebagai perampasan terhadap hak milik perorangan," katanya.

Lain lagi argumentasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, RUU Komponen Cadangan adalah hal yang perlu. Wajib militer menurutnya, sangat positif apalagi ancaman ketahanan NKRI bukan hanya dari luar saja.

"Dan dari sisi ketahanan,rakyat dengan ikut wajib militer ,secara fisik terjaga,angka kesehatan naik. Dan mereka yang ikut wajb militer semakin cinta dengan tanah air, "kata Lukman.

Wajib militer juga merupakan pembelajara untuk bisa hidup disiplin. Ia kemudian menyarankan, alangkah lebih baik mereka yang diwajibkan untuk ikut wajib militer tidak hanya kalangan PNS dan buruh saja.  "Sebaiknya diperluas. Semakin banyak elemen masyarakat yang diwajibkan mengikuti wajib militer, semakin baik," pungkas Lukman Hakim.