TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memprediksi sebanyak 100 ribu tenaga kerja dan Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia akan mengurus amnesti (pemutihan). Untuk itu, sudah disiapkan segala fasilitas dan kebutuhan untuk melayani pengurusan amnesti tersebut.

"Prediksi kita bisa sampai 100 ribu yang akan mendapatkan amnesti. 100 ribu WNI, bukan hanya TKI. Ada yang nunggu umroh Ramadhan, ada yang nuggu samapai Hari Raya Haji, ada yang hanya bisnis singkat, TKI yang over stayer. Akan kita tangani dengan baik," ungkap Cak Imin, sapaannya di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta,m Senin (10/6/2013).

Lebih lanjut Cak Imin katakan, hingga kini sudah sebanyak 50 ribu TKI/WNI dari prediksi sebanyak 100 ribu yang berstatus overstay--ditangani pembuatan amnestinya.

Terkait insiden Minggu sore kemarin, Cak Imin mengatakan pihaknya tidak menduga TKI dan WNI yang mengurus amnesti di KJRI Jeddah, Minggu (9/6/2013), akan membludak sebanyak itu.

Menurut Muhaimin, membeludak TKI/WNI hingga 12 ribu orang di KJRI Jeddah kemarin sore. Hal itu terjadi karena ada informasi provokator yang menyatakan bahwa Minggu sore adalah hari terakhir pengurusan amnesti.

"Di luar dugaan. Biasanya 3 ribu sampai 5 ribuan yang ngantre. Kemarin tiba-tiba sampai 12 ribu. Karena ada yang memprovokasi, sehingga terjadi penumpukan kemarin," ungkap Cak Imin.

Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kemudahan dengan mengumumkan kebijakan amnesty bagi warga asing yang overstayer atau kabur dari majikan, yang dimulai dari 11 Mei hingga 3 Juli 2013.

Bercermin pada kejadian itu, pemerintah akan terus menambah staf yang melayani pengurusan amnesty.

Menurut Muhaimin, yang langsung mengurusi amnesty adalah Ditjen Imigrasi, karena terkait langsung dengan pengeluaran paspor atau surat perjalanan laksana paspor (SPLP).