TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Heri Budianto, pakar komunikasi politik mengatakan, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan tidak populer dalam realitas politik.

Kebijakan ini membuat partai politik (parpol) dalam setgab koalisi, perlu menimbang-nimbang sikap politik parpol koalisi.

Menurut Heri, secara politik, sikap parpol dalam setgap mencerminkan kekompakan dengan satu suara mendukung, minus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Walaupun kebijakan yang diambil tidak populer, parpol-parpol melihat kenaikan BBM mendesak dilakukan.

Sikap parpol yang mendukung Partai Demokrat, kata Heri, telah dipertimbangkan dengan matang. Ini juga mencerminkan sikap yang baik dalam berkoalisi, untuk pendidikan politik. Sehingga, bisa menjadi pembelajaran bagi etika politik.

"Sikap PPP, Golkar, PAN, dan PKB yang mendukung, tentu sudah dengan pertimbangan matang," ujar Heri kepada Tribunnews.com, Selasa (11/6/2013).

Walaupun berisiko, lanjutnya, parpol-parpol yang tergabung dalam setgab tentu punya strategi jangka panjang dalam soal ini. Strategi tersebut bisa jadi ingin memberikan pendidikan dalam hal kepantasan politik berkoalisi.

"Karena, isu kenaikan BBM sudah lama diwacanakan pemerintah. Bisa jadi, parpol-parpol koalisi selain PKS, melihat respons publik tidak begitu negatif atau menolak keras rencana pemerintah. Jadi, parpol-parpol tersebut yakin imbas sikap politik mereka tidak akan terlalu besar," ulasnya.

Golkar, PAN, PKB, dan PPP yang bersikap mendukung Demokrat, papar Heri, karena ingin tetap memertahankan posisi menteri-menterinya di kabinet. Sebab, posisi-posisi menteri di kabinet sangat strategis untuk persiapan Pemilu 2014.

"Ada beberapa alasannya. Pertama, posisi menteri bisa mendongkrak popularitas tokoh politik di kabinet, dan sebagai mesin uang partai dalam pemilu. Ini bisa jadi strategi politik partai-partai koalisi mendukung kebijakan mendukung kenaikan BBM," tuturnya.

Sementara, jika mencermati sikap PKS, Heri sebenarnya tidak menolak rencana kenaikan BBM. Namun, lebih kepada kompensasi yang akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk BLSM.

"Sikap PKS bisa jadi ingin mendongkrak popularitas partai. Karena, belakangan isu tentang impor daging sapi membuat penilaian negatif bagi sebagian besar publik," tuturnya. (*)