TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit mengungkapkan, seluruh fraksi termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sepakat dengan pembahasan RAPBN-P 2013.

Pembahasan RAPBN-P 2013 termasuk masalah kenaikan harga BBM, dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Namun, Ahmadi tidak bisa memastikan sikap semua fraksi saat rapat paripurna DPR, Senin (17/6/2013) mendatang.

"Ini menyangkut sikap poltik. Misalnya, PKS ingin tidak ada kenaikan. PDIP, tanpa kenaikan harga BBM, bisa selamatkan inflasi, tapi tetap dengan basic berbeda. PDIP memerkirakan, inflasi tidak 7,2 persen, tapi 6 persen, dan bisa diatasi tanpa menaikkan BBM," ungkap Ahmadi di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Dari tahapan pembahasan di rapat kerja sampai panitia kerja Kamis kemarin tentang pembahasan BLSM dan BBM, lanjutnya, seluruh fraksi menyatakan sependapat harus ada BLSM dan kenaikan BBM.

"Semua fraksi di Badan Anggaran termasuk PKS, setuju empat bulan diberikan BLSM. Artinya, pembahasan di Banggar DPR berjalan mulus. Memang PKS memberikan catatan-catatan, tapi sepakat bahwa semua acuan yang dipakai adalah acuan yang disampaikan pemerintah," tuturnya.

"Sedangkan F-PDIP meminta BLSM diberikan tiga bulan, karena atas dasar inflasi sekitar 6 persen. Jadi, gejolak hanya tiga bulan," jelas politisi Partai Golkar.

"Jadi, ini posisi politik saja. Kalau di paripurna adalah sikap politik dan mencari panggung politik, apa boleh buat. Padahal, di Banggar sudah clear karena mereka sepakati BLSM," paparnya. (*)