Tribunnews.com, Jakarta - Fraksi PDI-P DPR RI benar-benar bersikap berbeda soal postur APBN-P 2013. Jika partai koalisi pendukung pemerintah membuat APBN-P 2013 mendukung kenaikan harga BBM maka tidak demikian halnya dengan PDI-P.

Dalam kaitan itu Fraksi PDI-P membuat postur APBN-P 2013 tandingan.

Postur APBN-P tandingan itu dinamakan "APBN-P Pro Desa". Berisi sikap Fraksi PDI-P terhadap usulan postur APBN-P 2013 versi Pemerintah.

Tribunnews.com, Senin (17/6/2013), memperoleh buku saku postur APBN-P tandingan yang dikeluarkan oleh PDI-P. Buku saku ini terdiri atas 24 halaman berisi alasan PDI-P menolak kenaikan harga BBM dan program BLS M pemerintah.

Isi buku saku berisi karikatur manusia berkepala Banteng disertai paparan singkat dan menarik mengenai sikap PDI-P soal postur APBN-P 2013.

Sebelumnya, dalam Rapat Banggar DPR akhir pekan lalu Fraksi PDI-P DPR RI ingin membawa RUU APBN-P 2013 beserta substansi ReUU yang belum disepakati ke dalam pembicaraan tingkat UU untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang diadakan hari ini.

Juru Bicara Fraksi PDI-P DPR RI, Ismayatun, mengatakan fraksinya memiliki postur APBN sendiri (APBN Tandingan) yang berbeda dengan postur APBN-P 2013 yang dikeluarkan Badan Anggaran (Banggar) DPR dan disiapkan dalam rapat paripurna nanti.

"Terutama soal sikap PDI-P menolak kenaikan harga BBM sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan RAPB-P 2013 dengan pemerintah," kata Ismayatun dalam pandangan mini Fraksi dalam rapat Banggar DPR di gedung DPR Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Hadir dalam rapat Menteri Keuangan RI Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Menurut Ismayatun, partainya menginginkan perlunya upaya stimulus aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis desa untuk menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi tinggu tahun ini akibat harga sembako dan ketidakpastian kebijakan BBM pemerintah.

"Fraksi PDI-P mengusulkan program padat karyat untuk masyarakat desa yang menjangkau 28.000 desa sebagai upaya stimulus perekonomian masyarakat melawan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Selain itu, kata dia, terkait wewenang pemerintah dalam mengajukan kenaikan harga BBM sesuai Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013 Fraksi PDI-P mempertanyakan apakah kemampuan keuangan negara dalam digunakan oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR.

Mengenai besaran inflasi, PDI-P menyatakan ketidaksepakatan atas angka inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RAPBN-P 2013 sebesar 7,2 persen.

"PDI-P mengusulkan angka inflasi 6 persen dengan pertimbangan harga BBM bersubsidi tidak naik," kata Ismayatun. (Aco)