TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) hari ini, Senin (17/6/2013) melakukan aksi penolakan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Diperkirakan ratusan ribu massa KAMMI di seluruh Indonesia akan turun ke jalan. Targetnya adalah mengepung pusat pemerintahan di 33 provinsi.

"Kami turunkan semua kader KAMMI di seluruh Indonesia, bergabung bersama rakyat untuk melawan pemerintah yang tidak pro rakyat. Tolak kenaikan harga BBM," kata Ketua Umum PP KAMMI Andriyana dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.

Di Jakarta, KAMMI menurunkan massanya di dua tempat, di depan Gedung DPR RI Senayan dan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Sedangkan di daerah, massa KAMMI terkonsentrasi di pusat-pusat pemerintahan di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur masing-masing daerah.

"Harga BBM naik, semua harga komoditi akan ikut naik. Rakyat makin tercekik. Tolak kenaikan harga BBM," seru Andriyana.

Menurut Andriyana, kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi adalah bukti kemalasan pemerintah mencari solusi kebocoran anggaran negara. Karena itulah pemerintah memilih jalan pintas dengan menaikkan harga BBM subsidi yang pasti akan menyengsarakan rakyat.

"Kalau pemerintah serius, kalau pemerintah pro rakyat, harusnya pemerintah melakukan nasionalisasi aset-aset negara dari asing, mencari energi alternatif, menaikkan pajak mobil pribadi dan menangkap para mafia minyak dan mafia pajak yang mengkorupsi pendapatan negara," kata Andriyana.

Namun, menurut Andriyana, pemerintah sudah terlalu malas. Apalagi sebagian besar mereka sudah sibuk memikirkan perolehan suara Pemilu 2014 ketimbang memikirkan nasib rakyat. Pengalihan subsidi BBM ke Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pun jelas karena motif politik menjelang Pemilu 2014.

"Karena itu, dari Aceh sampai Papua, kader KAMMI serentak turun ke jalan untuk melawan pemerintahan yang tidak pro rakyat lagi. Tolak kenaikan harga BBM subsidi," tandas Andriyana.