TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh nasional DR Rizal Ramli kagum dan memberi hormat yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa dan pemuda yang telah menunjukkan perjuangan maksimal dalam menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Rizal Ramli, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) juga menyesalkan tindakan keras dan berlebihan polisi dalam menangani aksi penolakan BBM.

“Sebagai orang yang sejak mahasiswa aktif di pergerakan, saya benar-benar salut atas keberanian dan spontanitas mahasiswa dan pemuda kita. Saya benar-benar hormat dengan keberanian mahasiswa dan pemuda kita. Ternyata Indonesia masih punya banyak mahasiswa dan pemuda yang prihatin dengan ketidakadilan dan mau berjuang untuk kepentingan yang lebih besar,” ujar Rizal Ramli, Selasa (18/6/2013).

Menurut Rizal, aksi mahasiswa dan pemuda yang besar-besaran dan serentak di seluruh penjuru Indonesia, terjadi dengan spontan, tanpa rapat dan persiapannya lainnya. Kenyataan ini membuktikan spontanitas akan jadi kekuatan yang dahsyat di masa depan.

Calon presiden paling ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu sangat menyesalkan tindakan kepolisian yang sangat berlebihan dalam menangani aksi penolakan naiknya BBM. Tindakan keras dan brutal polisi itu sebetulnya sama sekali tidak diperlukan.

"Pasalnya, pada prinsipnya gerakan mahasiswa dan pemuda itu adalah gerakan damai yang menyuarakan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia," katanya.

Rizal Ramli juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alokasi Rp155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

“Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang Paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan Parpol-parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait disahkannya APBN-P 2013. Dengan menyepakati naiknya harga BBM, mereka telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat,” katanya.

Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden  Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan, bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.

Rizal mengatakan, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan, jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global.