TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum juga Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menaikkan harga bahak bakar minyak bersubsidi, korban sudah jatuh. Salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu, di mana Rp 75 miliar dari anggarannya dipotong.

Demikian ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, kepada wartawan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (19/6/2013). Menurut Nelson, sedianya APBN 2013 menyetujui angka Rp 850 miliar untuk Bawaslu, tapi kemudian dipotong Rp 75 miliar.

"Anggaran yang disahkan Rp 850 miliar. Tapi kemarin dipotong Rp 75 miliar untuk penghematan BBM,” terang Nelson menambahkan anggaran awal Rp 3 triliun untuk membentuk Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Menurutnya, angka sebesar itu sudah dihitung untuk biaya seluruh biaya operasional dan honor Panwascam dan PPL. Anggaran Rp 850 miliar, untuk honor Panwascam hanya untuk kerja dua bulan, dengan catatan PPL tidak dibentuk terlebih dahulu.

Bawaslu akan kerepotan jika Panwascam berhentikan dulu, baru nanti diaktifkan setelah Daftar Pemilih Tetap sudah diterbitkan. Karena sudah mencari  orang seperti itu. Sementara PPL belum dibentuk karena Bawaslu belum memiliki dana.

Untuk mengakali dana terbatas, lanjut Nelson, Bawaslu akan mengurangi jumlah PPL yang akan dibentuk. Mulanya Bawaslu menyiapkan lima orang PPL tiap desa, tapi karena dana terbatas hanya menyiapkan tiga PPL padahal tugasnya penting untuk pemutakhiran data pemilu hingga DPT.