TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) mempertanyakan bukti kenegarawanan Presiden SBY yang telah menerima World Statesmanship Award dari ACF. Presiden SBY dinilai kurang tanggap terhadap sejumlah persoalan kebangsaan, terutama kekerasan yang terjadi di atas komunitas Syiah di Sampang-Madura.

“Presiden SBY harus buktikan kenegarawanannya, selesaikan konflik yang terjadi di Sampang-Madura. Berikan jaminan keamanan dan jaminan kebebasan beragama kepada setiap warga,” ujar Ketua Komisi Eskternal PB HMI MPO, Fathurrahman di Jakarta, Jum’at (21/6/2013).

Fathur menambahkan, seharusnya sebagaimana kebebasan beragama dijamin Undang-undang, tidak boleh ada penyerangan atas kelompok lain hanya karena berbeda pandangan.

“Konflik tersebut karena tak kunjung diselesaikan akhirnya makin melebar dan masalah makin rumit. Warga tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga terancam kehilangan hak milik mereka berupa rumah, tanah dan penghidupan layak,”

Sebagaimana diketahui, warga mayoritas muslim Sunni di Sampang kini menolak warga Syiah yang sebelumnya mengungsi di GOR Sampang kembali ke rumah mereka masing-masing. Warga Syiah kemudian direlokasi secara paksa ke Sidoarjo –Jawa Timur.

“Selama ini kita tidak melihat upaya serius Presiden SBY menyelesaikan konflik tersebut, juga konflik-konflik lain yang serupa. Seharusnya setelah menerima penghargaan sebagai negarawan, SBY buktikan dengan menyelesaikan permasalahan tersebut, atau jika tidak mampu juga, sebaiknya penghargaan dikembalikan,” tegasnya.