Ketua Apindo: Soal Kabut Asap Semua Pihak Harus Menahan Diri
Semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak bersikap apapun terkait kasus kebakaran hutan di Sumatera
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak bersikap apapun terkait kasus kebakaran hutan di Sumatera yang berakibat kepada peristiwa kabut asap di Malaysia dan Singapura. Lebih baik, pihak-pihak di Indonesia mencari lebih dahulu penyebab banyaknya titik api di hutan Sumatera tersebut.
"Sebaiknya semua pihak baik itu legislatif, LSM atau siapa pun itu menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana. Apalagi, kasus kebakaran hutan di Riau selalu terjadi tiap tahun dan terus berulang. Sedangkan pihak perusahaan sudah menerapkan zero burning policy. Baiknya, kita lihat nanti apa penyebabnya, apakah karena sengaja dibakar atau karena faktor alam. Menhut sendiri sudah mengatakan, saat ini memang terjadi siklus lima tahunan. Artinya angin siklon bertiup lebih kencang di musim kemarau di Riau dan sekitarnya. Sehingga jika terjadi percikan kecil api akan mudah terbakar dan menyebar,’’ kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam pernyataannya, Minggu(23/6/2013).
Sofjan menyayangkan berbagai pihak yang terus memperkeruh masalah kebakaran hutan di Riau dengan membuat opini tanpa disertai data dan hasil penelitian yang akurat mengenai penyebab kebakaran.
Seharusnya, semua pihak lebih fokus untuk mencari solusi dan memadamkan api ketimbang melempar opini, mencari kambing hitam pihak mana yang paling bertanggung jawab di balik kebakaran.
"Saat ini, sebaiknya fokus terhadap upaya kebakaran hutan sehingga tidak terus menyebar. Upaya pemadaman terus dilakukan pemerintah, Polri, TNI dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan perusahaan-perusahaan di Riau dengan membuat hujan buatan dan bom hujan. Nanti, setelah padam baru ditelusuri siapa yang harus bertanggung jawab dan ditindak,’’ ujar Sofjan.
Menurutnya, sangat tidak bijak dengan menuding langsung perusahaan lokal maupun Singapura sebagai biang kerok kebakaran. Tentunya, tudingan tanpa disertai bukti dan data yang akurat hanya akan menimbulkan sentimen negatif terhadap iklim investasi Indonesia di mata dunia internasional.
Sofyan menambahkan, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kasus kebakaran, yaitu mengapa selalu terjadi setiap tahun dan tidak dapat diantisipasi. Untuk itu, katanya, kedepannya semua pihak harus sudah dapat melakukan evaluasi sehingga kebakaran tidak terus terulang.
"Artinya, ada kelemahan pengawasan sehingga kebakaran terus terjadi setiap tahun. Ini yang harus diminimalisir dan dihilangkan. Singapura juga jangan hanya protes soal kabut asap, sebagai investor seharusnya membantu untuk memadamkan,"kata Sofjan.
Berdasarkan data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dari seluruh lahan yang terbakar, hanya empat persen yang berupa hutan. Sebanyak 86 persen merupakan lahan pertanian atau perkebunan. Di Provinsi Riau, sejak Januari hingga 22 Juni ditemukan 2.190 titik api. Namun hingga Sabtu ini berhasil ditangani hingga menyisakan 13 titik api.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, dalam penanggulangan bencana kebakaran di Riau, semua informasi resmi hanya ada di BNBP. Ini sesuai dengan instruksi Presiden RI yang diterima BNBP.
Terkait komentar sejumlah kalangan yang menyebutkan ada 190 titik api di dua perusahaan di Riau, Syamsul mengaku belum mengetahui hal itu. Syamsul menyebutkan, pihaknya dalam menentukan kebakaran tetap bekerjasama dengan instansi terkait.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengatakan sejauh ini belum ada bukti dua perusahaan Riau melakukan pembakaran lahan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.