TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikap santai, meski dibicarakan dalam Rakornas Partai Demokrat.

Rencananya, partai berlambang bintang Mercy akan menggelar rapat di Hotel Sahid Jaya, Sabtu (29/6/2013).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan dibahas strategi pemenangan pemilu, termasuk persoalan dengan PKS.

"Biasa saja. Itu haknya. PKS memberi kewenangan sepenuhnya kepada presiden soal menteri," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim di Gedung DPR, Rabu (26/6/2013).

Hakim mengaku PKS tidak merasa terancam dengan pembahasan di Rakornas Demokrat. Mengenai sikap menteri-menteri di kabinet, PKS menyatakan hal itu bersifat individu.

"Tanya menteri, bagaimana sikap mereka. Sikap institusi (PKS) sudah jelas. Itu hak orang, masa menghalangi hak politik seseorang, itu inkonstitusional," imbuhnya.

Hakim juga angkat bicara mengapa partainya tetap bertahan di koalisi. Ia menuturkan, pihaknya semaksimal mungkin memerjuangkan aspirasi rakyat dengan menolak kenaikan harga BBM. PKS pun siap menanggung risiko, termasuk dikeluarkan dari koalisi.

"Biarkan PKS mengambil sikap politik secara jernih, secara bersih. Jangan didorong-dorong. Tentu ada kalkulasi perhitungannya, mana yang lebih bermaslahat. Kami sudah menegaskan, di dalam atau di luar koalisi, selama itu bermanfaat bagi bangsa, kan tidak jadi masalah," papar anggota Komisi V DPR. (*)