Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

FITRA Duga Ada Keterlibatan Hatta Rajasa di Kasus Impor Sapi

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) mencurigai langkah

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in FITRA Duga Ada Keterlibatan Hatta Rajasa di Kasus Impor Sapi
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Menko Perekonomian, Hatta Rajasa (kiri) mendapat cokelat dari Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu mang (kanan) saat mengunjungi Baruga Cokelat yang ada di kawasan Monumen Mandala, Makassar, Jumat (28/6/2013). Kedatangan Hatta Rajasa ini disambut unjuk rasa mahasiswa Makasar karena Hatta dianggap salah satu inisiator penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) mencurigai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minim menetapkan tersangka dalam kasus impor daging sapi.

Pasalnya diduga dari kuota sebesar itu FITRA yakin ada keikutsertaan pihak lain seperti Menteri Koordinator perekonomian Hatta Rajasa.

"Kalau tidak diperluas oleh KPK, maka ini politis, bukan murni penanganan korupsi. Saya curiga ini banyak bermain, dan KPK telah menunjukkannya," kata Uchok Sky Khadafi saat dihubungi wartawan, Selasa (2/7/2013).

Uchok menuturkan, kecurigaan itu terlihat. Sebab penambahan quota impor daging terkesan dipaksakan dan dipandang tidak perlu. Menimbang, harga daging sapi saat itu stabil dan tidak ada keharusan untuk diakukan adanya penambahan. "Impor itu berlebihan dan harusnya sedikit," ujarnya.

"Maka dari sini ada indikasi suap untuk adanya penambahan quota. Dan Kementerian Pertanian disini hanya berperan sebagai operasional. Pada ranah kebijakan ada pada  menteri kordinator ekonomi. Dari sana harusnya dibidik KPK dan diperiksa," tambahnya.

Uchok juga meyakini adanya keterlibatan orang besar di luar LHI dari lingkaran Istana. "Pengusaha dekat dengan penguasa itu biasa, dan siapa yang mendukung para importir itu, KPK harus membukanya. Nah itu patut dibuka oleh KPK," ujarnya.

BERITA REKOMENDASI

"Jika tidak dibuka dengan seluas-luasnya dan kasus ini berhenti. Maka, benar kasus ini  politis dan KPK menjadi alatnya," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas