TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, partisipasi publik mengkritisi calon legislatif dalam Pemilu 2014 lebih sadar dan terbangun, ketimbang Pemilu 1999, 2004, dan 2009.

"Untuk 2014, tren publik berbeda. Upaya partisipasi sebetulnya lebih terdorong, tapi mengemuka dan suasananya terbangun," ujar Ray dalam diskusi 'DCS dan Nasib Pengaduan Masyarakat!' di Sekretariat Formappi, Jakarta Timur, Kamis (4/7/2013),

Antusiasme publik memberi masukan dalam proses Pemilu 2014, terlihat dengan banyaknya suara partai politik yang anjlok dalam sejumlah survei.

Mereka, kata Ray, dihukum publik sebelum pemilu berlangsung. Survei publik menunjukkan sikap kritis publik terbangun.

Tren ini setidaknya menempatkan partai politik yang secara kelembagaan tidak lagi menyedot perhatian publik. Justru, calon-calon wakil rakyat yang ditonjolkan parpol menjadi magnet dalam Pemilu 2014, untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Suara parpol sudah buruk, sehingga ada dua efek. Pertama, individu caleg mendorong pemilih datang ke TPS. Kedua, pindah partai. Jadi, yang menang bukan partainya, tapi calegnya, berapa pun nomor urut atau daerah pemilihannya," papar Ray.

Sementara, partisipasi publik yang meningkat, didorong partisipasi masyarakat sipil yang memberi masukan kepada masyarakat soal jejak rekam caleg. Ditambah, informasi diri dan biodata atau riwayat hidup caleg yang dipublikasikan KPU.

Ray mencontohkan, efek keterwakilan calon lebih dominan dibanding parpol, terlihat ketika Indonesia Corruption Watch melansir 36 nama caleg incumbent yang diduga tidak mendukung pemberantasan korupsi. Yang kebakaran jenggot bukan partainya, tapi calegnya.

"Kalau badannya atau parpolnya yang melaporkan ICW, bakal anjlok. Sehingga, parpol menilai hal tersebut jadi urusan pribadi calonnya. Itu satu efek. Jadi, pemilu menjadi masalah setiap individu, bukan partai. Makanya, upaya ICW dan Formappi sebaiknya didorong," bebernya. (*)