TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), semakin kencang.

Kabarnya, posisi tiga menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak aman. Karena, sikap Fraksi PKS yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Ketiga menteri PKS adalah Mensos Salim Segaf Al Juffrie, Mentan Suswono, dan Menkominfo Tifatul Sembiring. Dikonfirmasi mengenai informasi reshuffle kabinet, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan itu merupakan kewenangan Presiden SBY.

"Reshuffle urusan pak presiden. Jadi, saya tidak bisa jawab," kata Hatta di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Sedangkan mengenai keberadaan PKS di Setgab, Hatta mengakui seluruh pimpinan partai di koaliasi diminta memberikan pandangan.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan, keberadaan PKS memang dibicarakan di koalisi bila menggelar pertemuan.

"Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh daripada ini, sepenuhnya kalau soal reshuffle urusan presiden. Kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden," tuturnya.

Hatta memaparkan, setelah kenaikan harga BBM, Setgab belum mengadakan pertemuan kembali. Tapi, ia menegaskan akan menyampaikan sikapnya di koalisi ketika pertemuan kembali digelar.

"Nanti saya sampaikan. Saya tidak komentar jauh. karena ini pembicaan menyangkut koalisi, dan nantinya bagaimana presiden mengambil sikap," jelasnya. (*)