Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wamenkeu Wajib Berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok

Menkeu Muhamad Chatib Basri telah menugaskan Wamenkeu II Mahendra Siregar berkantor setidaknya 2 hari dalam seminggu di KPU BC Tanjung Priok

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Wamenkeu Wajib Berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Menteri Keuangan, Chatib Basri 

Tribunnews.com, Jakarta - Sehubungan meningkatnya arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok menjelang Bulan Puasa dan Lebaran 2013, serta mengantisipasi meningkatnya waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) di sana, Menteri Keuangan (Menkeu) Muhamad Chatib Basri telah  menugaskan Wakil Menteri Keuangan  (Wamenkeu) II Mahendra Siregar untuk berkantor setidaknya 2 hari dalam seminggu di KPU BC Tanjung Priok guna mengkoordinasikan langkah-langkah di atas dan menindaklanjutinya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Yudi Pramudi, dalam siaran persnya menyebutkan, penugasan kepada Wamenkeu II Mahendra Siregar untuk berkantor di Tanjung Priok itu merupakan bagian dari sejumlah instruksi yang disampaikan Menkeu Chatib Basri dalam meningkatkan dwelling time di sana.

“Menkeu juga mewajibkan Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai (KPU BC) untuk memberikan pelayanan pemeriksaan barang sampai pukul  23.00 WIB setiap hari kerja, dan mengkoordinasikan stakeholders lain untuk mendukungnya sehingga berjalan dengan efektif,” kata Yudi.

Selain itu, Chatib Basri juga menginstruksikan agar  sistem manajemen risiko pengawasan barang Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok segera disempurnakan dan diterapkan, dan memfasilitasi langkah sinergis antara operator pelabuhan dan penyedia Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) dan juga dengan pihak terkait lainnya.

Terkait dengan kontainer yang long stay di  Pelabuhan Tanjung Priok, menurut Yudi, Menkeu Chatib Basri meminta agar difasilitasi proses penyelesaiannya dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan yang bertanggung jawab, sehingga  tidak terus mengganggu arus barang dalam pelabuhan.

Menkeu juga menginstruksikan untuk memprioritaskan peningkatan kebutuhan penambahan staf KPU BC Tanjung Priok dalam menyambut puasa dan  Lebaran sehingga pelayanan custom clearance dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dapat lebih lancar terutama menjelang Bulan Puasa dan Lebaran 2013,” kata Yudi dalam siaran pers itu.

Sebelum ini Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam acara Konferensi Pemberdaya UMKM Nasional di Graha Sawala Kementerian Perekonomian di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/7) mengaku kecewa karena upaya untuk menurunkan waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) Tanjung Priok meleset dari rencana pemerintah yakni 4 hari.

“Saya sangat, sangat kecewa terhadap  dwelling time yang terus meningkat,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Menko Perekonomian, pada saat  rapat koordinator (rakor) di Tanjung Priok telah disepakati dalam kurun 3 tiga minggu, waktu bongkar muat dipercepat menjadi 4 hari. Namun pada kenyataanya target waktu tersebut meleset menjadi di atas 10 hari.

“Ada apa ini, saya sendiri yang pimpin di Priok dan sepakat  dwelling time akan turun 4 hari,” tegasnya.

Terkait dengan molornya dwelling time ini, Menko Perekonomian mengaku, pihaknya telah mendapat laporan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) sebagai operator, bahwa molornya dwelling time ini telah menimbulkan persoalan dalam penumpukan barang, dan dinilai tidak sehat. (Aco)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas