TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan pihaknya belum meminta keterangan dari pihak Komite Konvensi Capres Partai Demokrat yang kabarnya terkait dengan suap terhadap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Belum ada nama anggota Komite. Karena masih banyak dokumen yang harus diverifikasi," kata Abraham di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Sebelumnya muncul dugaan dana suap untuk kepala SKK itu terkait Komite Konvensi Capres Demokrat. Pasalnya, salah satu anggota Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat adalah pemilik Kernel Oil Pte Ltd, anak PT Tripatra yang menginduk ke PT Indika Energi.

Komisaris Kernel Oil Pte Ltd, Simon Tanjaya, diduga melakukan suap kepada Rudi  dengan nilai ratusan ribu dolar AS. Kini, Simon mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi  Cabang Guntur.

"Belum disimpulkan di situ karena ada dokumen masih diinvestigasi," kata Abraham.

Kendati demikian, Abraham mengatakan pihaknya sudah memantau kasus SKK Migas ini sejak tiga bulan lalu. "Itu sudah dipantau dari tiga bulan lalu. Waktu saya ceramah di PDI P sudah saya ingatkan KPK akan masuk dalam kasus Sumber daya Alam," kata Abraham.

Ditanya apakah Rudi akan dijadikan justice collaborator, Abraham mengatakan pendapat demikian terlalu prematur. 

"KPK tidak akan menawarkan seseorang sebagai justice collaborator. Kita akan melihat niat dan ketulusans eseorang membongkar kasus ini. Baru bisa jadi Justice Collaborator. Nanti kita lihat dalam pemeriksaan orang ini mau membongkar apa tidak," kata Abraham.