Penembakan di Papua Sengaja Dilakukan OPM untuk Perburuk Citra Indonesia
tersiarnya berita-berita terkait dengan penembakan ini, harus dilihat sebagai strategi OPM
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik, Herdiansyah Rahman mengatakan insiden banyak penembakan yang terjadi di Papua sengaja dilakukan untuk efek pemberitaan. Efek tersebut diharapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) nantinya akan menggambarkan bahwa Papua tidak aman dan pemerintah Indonesia tidak bisa mengatasi.
“Pihak OPM dengan demikian tidak mengharapkan untuk mengambil untung dari penembakan ini dengan jatuhnya korban TNI, tetapi efek pemberitaan yang pasti akan terdengar luas didunia, bahwa Papua tidak aman dan Pemerintah RI tidak menguasai keadaan,” kata Herdiansyah dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Jumat(16/8/2013) seraya menegaskan, penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang yang hampir pasti hanya dimiliki kelompok- kelompok OPM.
Menurut pria yang sering mengadakan penelitian di wilayah konflik ini, berita penembakan tersebut yang terjadi belum lama ini aktif dirilis oleh sebuah radio di Australia, termasuk aktif memberitakan pembukaan kantor perwakilan OPM di Inggris dan Belanda, serta intensifnya aksi politik OPM di forum Negara-Negara Melanisea (Melanesia Spearhead Group/MSG).
Herdiansyah mengatakan tersiarnya berita-berita terkait dengan penembakan ini, harus dilihat sebagai strategi OPM dan pendukungnya untuk menekan RI agar di Papua diadakan referendum untuk menentukan nasib Papua.
“Dewasa ini dikabarkan sedang berkunjung ke Papua, Perdana Menteri Solomon sebagai Pimpinan Forum Negara-Nergara Melanisea, untuk melihat situasi di Papua,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjut Herdiansyah, pemerintah jangan melihat kasus-kasus penembakan yang akan banyak terjadi seperti insiden tanggal 31 Juli 2013 di Puncak Senyum Papua sebagai kasus taktis, tetapi sebuah pelaksanaan strategi untuk menginternasionalkan masalah Papua yang berujung dengan referendum seperti kasus Timor Timur.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.