TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komite Konvensi Partai Demokrat Rully Charis berkeyakinan pendanaan konvensi calon presiden dari Partai Demokrat berasal dari sumber yang halal. Ia justru menganggap semua pemberitaan miring yang mengarah pada pendanaan tersebut sangat spekulatif dan tak memiliki dasar yang kuat.

"Sangat spekulatif, kita sama-sama tidak tahu siapa sumbernya. Mengomentari tanpa sumber yang jelas sama saja membodohi. Itu hanya berita sumir dan bias," kata Rully seusai menghadiri rapat internal anggota komite konvensi yang digelar di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Rully mengaku dia mendapat informasi dari sejumlah media massa yang menduga ada kaitan antara kasus suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan salah satu anggota komite, Wisnu Wardhana.

Namun, Rully mengatakan sejak anggota komite diumumkan, Wisnu belum pernah hadir dalam semua pertemuan. Bahkan, ujar dia, Wisnu juga tak hadir ketika seluruh anggota komite diundang ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.

Sepengetahuan Rully, Wisnu tak hadir karena tengah berada di Amerika Serikat untuk suatu keperluan. Meski demikian Rully berpendapat dugaan yang mengaitkan Wisnu dengan suap di SKK Migas dan pendanaan konvensi sangat irasional.

"Bahkan kami belum pernah bertemu. Logikanya saja tidak masuk, melewatkan sekian banyak (pihak) hanya untuk memberikan uang ke Demokrat. Ini hanya opini yang dibentuk, irasional," tepis Rully.

Sebelumnya, mencuat dugaan kasus suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini memiliki kaitan dengan Komite Konvensi Partai Demokrat. PT Kernell Oil Pte Ltd yang diduga memberikan suap tersebut, disinyalir dimiliki oleh Wisnu Wardhana, yang merupakan anggota komite tersebut.(Indra Akuntono)