TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kiprah Diaspora Indonesia dari kalangan profesional yang berada di luar negeri mulai diperhitungkan. Mereka diminta membangun diplomasi ketenagakerjaan dengan pemerintah setempat.

Hal ini tak terlepas dari banyaknya permintaan pekerja semi skill dan skill dari masyarakat pengguna di luar negeri, namun sayangnya pemerintahnya masih melakukan pengetatan masuknya pekerja asing untuk bekerja di sana.

Demikian permintaan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat ketika menjadi pembicara pada Kongres Kedua Diaspora Indonesia di Jakarta, Senin (19/8/2013).

Forum Task Force Indonesian Migrant Worker/Ketenagakerjaan menghadirkan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Internasional (BHI) WNI Tatang Budie Utama Razak dan Anggota Komisi IX DPRRI Rieke Diah Pitaloka.

Menurut Jumhur, saat ini dunia patuh dan sudah menerima adanya globalisasi barang dan jasa ke seluruh negara. Anehnya, pada saat bersamaan, negara-negara maju ini tidak mau menerima masuknya para pekerja asing.

Diaspora Indonesia, kata Jumhur, harus bisa memperjuangkan adanya balance of trade (keseimbangan perdagangan) antara masuknya arus barang dan jasa dengan liberalisasi migrasi manusia.

Jumhur mencontohkan, di Darwin, Australia, ekspor sapi potong ke Indonesia sudah menguntungkan pemerintahnya. Sayangnya, yang bekerja di sektor itu adalah para pekerja dari Cina  yang tidak langsung berkaitan dengan impor sapi.

Ketika pemerintah Indonesia meminta perluasan penempatan TKI sektor peternaan, pemerintah Australia membatasi dengan persyaratan skore bahasa inggris dikenal dengan IELT'S dengan point 7 atau sangat tinggi.

"Padahal para penggunanya di Darwin meminta pekerja dari Indonesia namun pemerintahnya justru menghambat," kata Jumhur dalam rilis yang diterima Tribunnews.com Senin malam.

Jumhur memahami Diaspora Indonesia tak hanya ditandai lewat keberadaan 6.5 juta TKI di 178 negara, tapi juga oleh orang-orang Indonesia yang telah menjadi penduduk atau warga negara keturunan Indonesia yang menetap di berbagai negara serta orang-orang asing yang memiliki daya tarik dan kepedulian terhadap Indonesia.    

"Karena itu saya minta agar Diaspora Indonesia di luar negeri melakukan desakan kuat kepada pemerintah negara maju untuk bisa menerima liberalisasi migrasi manusia," harapnya.

Pada kesempatan itu, Jumhur juga mengulas adanya kritikan terhadap penerapan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Dia menjelaskan bahwa pemberlakuan KTKLN selama ini telah mampu mencegah meluasnya proses tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di desa-desa.

"Ratusan ribu pekerja ditraffict/smugling ke luar negeri dan hanya KTKLN yang bisa menghentikannya," tegas Jumhur.

Menjawab pertanyaan soal direct hiring, Jumhur mengatakan bahwa permintaan rekrut langsung ini telah menimbulkan persoalan terbesar bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah tidak membolehkan adanya direct hiring TKI dari desa-desa karena tidak jelas apa pekerjaan mereka dan jelas tidak ada perlindungannya.

"Perusahaan-perusahaan di Taiwan memang meminta direct hiring bagi pekerja rumah tangga. Direct hiring, No way," tegasnya. (Yogi Gustaman)