TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Politisi Senior Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim tiba-tiba menyolok ke atas kancah perpolitikan nasional menyusul kabar dirinya satu dari lima tokoh perempuan yang diajak ikut Konvensi Capres Partai Demokrat (PD).

Benarkah demikian? "Saya dapat info akan diajak ikut Konvensi Capres PD dari penyampaian informal dan melalui media massa," kata Marwah Daud ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (19/8/2013).

Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini mengapresiasi keputusan PD mengadakan Konvensi dan mengajak tokoh yang memiliki kredibilitas dan integritas menjadi Komite Konvensi.

"Saya masih di luar kota, baru ikuti kontak informasl dan berita Konvensi Capres PD melalui media," kata Marwah Daud.

Sebelumnya diberitakan, Komite Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat kini tengah membidik lima tokoh perempuan untuk ikut konvensi Capres yang diadakan partai itu.

Juru Bicara Komite Konvensi, Rully Charis, mengiyakan ada 5 nama perempuan tokoh nasional yang diajak ikut konvensi Capres.

"Betul ada 5 nama perempuan yang ikut diusulkan dan akan mulai dibahas dalam rapat malam ini," kata Rully ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (19/8/2013).

Namun demikian, Rully enggan menyebutkan satu per satu nama-nama tersebut.

"Karena masalah etika disebabkan nama-nama tersebut harus dikonfirmasikan dulu kepada yang bersangkutan," kata Rully.

Jika kelima tokoh perempuan itu bersedia, menurut Rully, maka akan dibahas di Komite Konvensi untuk disetujui oleh seluruh anggota jika musyawarah dan mufakat bisa dipakai.

Informasi yang diperoleh Tribunnews.com, kelima nama tokoh perempuan yang diajak ikut konvensi adalah Ketua Umum ICMI yang juga Politisi Senior Golkar Marwah Daud Ibrahim, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mantan Bupati Kebumen yang juga Politisi PDI-P Rutriningsih, dan Walikota Surabaya Risma Harini.

Lebih lanjut, Rully menegaskan seluruh nama bakal calon anggota konvensi termasuk wanita berasal dari beragam profesi, dari mereka yang masih duduk di birokrasi, mantan pejabat publik, akademisi, dan tokoh wanita.

"Keberadaan calon presiden wanita nanti mungkin bukan karena gender, tapi memang komite menganggap banyak tokoh wanita potensial dan punya kompetensi untuk menjadi calon pemimpin bangsa," kata Rully.