TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi PKS yang juga anggota Komisi III, Fahri Hamzah menilai kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuan Ruku terjadi akibat ketidakhadiran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar para narapidana. Ia menilai selama ini persoalan Lapas hanya diselesaikan untuk pencitraan belaka.

"Solusinya presiden harus memimpin penyelesaian masalah dan jangan biarkan pencitraan. Penyelesaian masalah itu bisa dilakukan diam-diam tidak harus masuk TV. Kalau masuk TV itu pencitraan belaka, substansinya enggak kena," ujar Fahri saat dihubungi Senin (19/8/2013).

Fahri mengatakan, negara tak menjalankan tugasnya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya para warga binaan di Lapas Labuan Ruku. Pemerintah pun, lanjutnya, terlihat kehilangan wibawa sehingga bisa menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat.

"Kemarahan publik dalam keadaan negara absen inilah yang berbahaya," ucap Fahri.

Seperti diketahui, kerusuhan pecah di dalam Lapas Labuan Ruku, Sumatera Utara pada Minggu (18/8/2013). Peristiwa bermula saat tahanan memanggil sipir dan memukulinya. Diduga ada tahanan yang memprovokasi hingga akhirnya terjadi kerusuhan dan pembakaran.

Ketika itu, lapas hanya dijaga dua orang aparat kepolisian dan dua petugas Lapas. Akibat peristiwa ini, sebanyak 25-30 orang tahanan kabur dari lapas. Hingga kini, Kementerian Hukum dan HAM masih mendata jumlah tahanan yang melarikan diri.