TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras rencana tes keperawanan bagi siswi oleh Kepala Dinas Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. ICW pun mempertanyakan sumber dana untuk membiayai tes tersebut.

"Jika dana tersebut berasal dari APBN atau APBD maka dana tersebut perlu dibuka lebih transparan kepada publik. Kami khawatirkan jika anggaran dari APBN atau APBD ini jadi akal-akalan untuk korupsi," kata Siti Juliantari, Peneliti ICW, Rabu (21/8/2013).

Siti menuturkan, jika tes keperawanan benar dilakukan, ICW akan mengajukan surat permintaan informasi anggaran untuk pelaksanaan tes tersebut sedetailnya. Permintaan tersebut didasarkan pada UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Jangan sampai anggaran yang dipergunakan untuk tes keperawanan malah menyebabkan pemborosan anggaran pendidikan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang kontroversial. Semua siswi sekolah di Prabumulih diwacanakan akan dites keperawanannya. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," katanya