TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Barisan Rakyat Menggugat (BRM) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus sewa gedung Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

"Satu kasus lama yang sering ditutupi adalah kasus sewa gedung BP Migas pada saat era kepemimpinan Raden Priyono," ujar Koordinator Aksi, Laode Kamaludin,di Depaan Gedung Wisma Mulia, Kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Laode mengungkapkan, Raden Priyono ini merupakan mafia kelas kakap yang lincah memainkan perannya sebagai Kepala BP Migas.

"Lambok Hutauruk juga berperan dalam kasus sewa menyewa kantor SKK Migas di gedung Wisma Mulia," tambahnya.

Laode mengatakan, Raden Priyono menugaskan Lambok Hutauruk sebagai panitia kerja perpindahan kantor BP Migas dari Patrajasa ke Wisma Mulia. Saat itu Lambok menjabat sebagai Deputi Hukum BP Migas.

"Perpindahan gedung BP Migas menghabiskan uang negara sebesar Rp 307,3 miliar dan fit out 76 milyar melalui penunjukan langsung, dugaannya pula korupsi tersebut juga disinyalir melibatkan Johanes Widjonarko yang sekarang menjabat plt Kepala SKK Migas.

Dalam aksinya, para demonstran mengencingi foto para mafia migas, yakni Raden Priyono, Johanes Widjanarko, Lambok Hutahuruk, dan Gde Pradnyana.

Melanjutkan aksinya, BRM juga melakukan orasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya, mendesak supaya komisi pimpinan Abraham Samad Cs menangkap mantan Kepala BP Migas Raden Priyono.

Ia menjelaskan tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menangkap dan memeriksa mantan kepala BP Migas sebelum berubah nama menjadi SKK Migas saat ini.

"Raden Priyono merupakan mafia kelas kakap yang lincah memainkan perananya sebagai kepala BP Migas dengan menggadaikan kekayaan alam Indonesia kepada para kontraktor," ujar Laode saat melakukan orasinya, di depan Gedung SKK Migas, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2013) sore.