Tribunnews.com, Jakarta - Wasekjen  PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyayangkan pernyataan Wakil Presiden RI Boediono yang menyebut siapapun boleh melakukan impor kedelai.

Hasto menilai, pernyataan tersebut semakin mempertegas agenda pemerintahan SBY untuk lebih memilih melakukan liberalisasi di sektor pangan. Ia menyebut, dengan menurunkan bea masuk atas produk pangan impor sebesar 0 persen dan membebaskan hambatan import, serta membebaskan siapapun untuk impor kedelai adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah pada mekanisme pasar.

"Pemerintah tidak lagi berdaulat sehingga mudah didikte oleh kartel kedelai. Kebiijakan tersebut nyata-nyata merupakan dis-insentif bagi petani untuk berproduksi," ujar Hasto, Jumat (20/9/2013).

Ia menuturkan, di Jawa Tengah pada akhir bulan September hingga awal Oktober petani akan panen kedelai dan dipastikan dengan membanjirnya kedelai impor, tidak ada lagi keberpihakan pemerintah kepada petaninya sendiri.

Ketergantungan Indonesia pada produk pangan impor, yang dibuktikan dengan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga pangan, seharusnya menjadi pemicu untuk merombak politik pangan pemerintah.

"Ketika pemerintah sudah tidak peduli lagi pada peningkatan daya produksi petani, dan selalu membuka kran impor lebar-lebar, maka secara sosiologis, pemerintah sdh kehilangan legitimasinya," tukasnya.

Menurut Hasto, petani seluruh Indonesia yang telah menjadi korban kebijakan yang salah sudah saatnya mengorganisir diri dan melakukan gugatan secara kolektif atas kebijakan pemerintah yang menyengsarakan petani tersebut.

Hasto menyebut, pada saat APEC berlangsung di Bali nanti, para perwakilan petani bisa bersatu untuk mendesak pada komunitas internasional, termasuk presiden SBY untuk tidak lagi melanjutkan liberalisasi di sektor pertanian. Pertumbuhan Pabrik Gula Rafinasi yang menyengsarakan petani tebu mencapai puncaknya pada pemerintah saat ini.

"Dengan demikian setelah berbagai upaya dilakukan oleh petani, ternyata tidak didengar, maka petani bisa menggunakan momentum APEC tsb untuk ramai-ramai datang ke Bali," tandasnya.