TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transpotasi Indonesia, Danang Parikesit menyatakan pemerintah harusnya lebih mengadakan kebijakan untuk bus murah dibanding membuat kebijakan mobil murah.

"Kalau kebijakannya bisa diubah, orientasi kebijakan pemerintah harusnya ke bus murah," kata Danang di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2013).

Danang menuturkan, pemerintah belum melihat dampak keseluruhan dari kebijakan mobil murah. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan belum melihat dampak impor bahan bakar minyak (BBM) akibat adanya kebijakan mobil murah.

Selain itu, seharusnya insentif yang diberikan adalah untuk industri otomotif yang memproduksi angkutan umum seperti bus, bukan diberikan kepada industri otomotif mobil pribadi.

"Kalau saat ini kebijakan mobil murah tersebut akan memberikan kesuksesan pada industri, dan pemerintah daerah yang dapat masalahnya," katanya.