TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai paket kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai dan kemudahan impor adalah kegagalan pemerintah. "Kebijakan ini sungguh menunjukkan kegagalan pemerintah," ujar Advokasi KRKP, Said Abdullah, Rabu (25/9/2013).

Said menjelaskan, kebijakan ini jelas menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani produsen kedelai dalam negeri. Penghapusan tarif impor hanya akan menempatkan kedelai lokal dan petani makin tersudut.

"Harga turun, produksi berkurang, akhirnya akan semakin jauh dari kata swasembada dan berdaulat pangan” ungkap Said.

Said pun menilai pemerintah gagal menjalankan undang-undang terkait pangan yang mengamanatkan perwujudan kedaulatan pangan. Alih-alih memberikan dukungan penuh pada petani kedelai, pemerintah, dinilai Said bahwa pemerintah tunduk pada tekanan importir dan pedagang.

"Kenyataan ini tak hanya menunjukan ketidakpedulian pemerintah pada petani juga menunjukkan kegagalan pemenuhan janji swasembada kedelai tahun 2014," ungkap Said.

Said pun menilai pencapaian sawsembada dan kedaulatan pangan tak ada jalan lain selain memberikan dukungan dan perlindungan penuh pada petani.

“Karena itu kami menuntut pemerintah berpihak kepada petani dengan mencabut kebijakan impor besar-besaran. Kebijakan yang dibuat harus komperhensif hulu hilir dan berikan jaminan harga yang menguntungkan menurut petani” ujar Said.